Investor Datang, Tata Ruang Berubah Jadi Tata Uang

Foto: Budi, Ketua BMI/ Anggota DPRD Kota Bogor / Eko Octa

BOGOR – Kritik kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kembali terlontar soal tata ruang. Kali ini, disampaikan Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI), Budi. Dia mengatakan, wajah Bogor belakangan telah banyak berubah. Bukan lebih baik, melainkan sangat buruk.

Selain disumbang kemacetan yang setiap hari menjadi masalah keseharian serta maraknya PKL, alih fungsi peruntukan terkait dengan tata ruang semakin membuat kualitas perkotaan Kota Bogor menurun drastis.

“Belakangan ini, ada 16 hotel yang berdiri pada waktu yang nyaris bersamaan, demikian juga rumah sakit swasta yang jumlahnya mendekati 15 bangunan. Hal ini membuat masalah alih fungsi tata ruang, menjadi parah,” tukas pria yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi C, DPRD Kota Bogor saat diwawancarai indeksberita.com di kediamannya, Kedunghalang, Kota Bogor,  Minggu (14/2/2016).

Budi menyayangkan, kepala daerah Kota Bogor yang namanya belakangan digadang-gadang Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi bakal calon Gubernur DKI Jakarta di pilkada mendatang, tidak mampu mengkontrol perizinan.

“Fakta menyebutkan, ada indikasi praktik obral perizinan demi masuknya investasi atau arus modal besar-besaran. Padahal, izin-izin yang diberikan kerap melanggar tata ruang kota. Sehingga, area yang semestinya peruntukan permukiman menjadi komersial semakin intensif,” tuturnya.

Ketua BMI Kota Bogor itu memberi contoh, alih fungsi peruntukan yang dibiarkan tanpa pengendalian dan pengawasan yang dari semula kawasan pemukiman. Diantaranya, sebut Budi, seperti Pajajaran, Sempur, Tajur, Warung Jambu, Suryakencana, dan Empang kini telah berubah menjadi pusat-pusat bisnis, seperti mal, ruko, factory outlet, dan perhotelan.

“Semestinya, harus belajar dari buruknya tata kelola ruang terdahulu. Seperti disepanjang Jalan Tajur, tepatnya disisi Sungai Cibalok. Dampaknya dari maraknya bangunan membuat penyempitan sungai dari yang semula 8 meter, kini menjadi 1 meter. Akibatnya, menjadi penyumbang banjir. Padahal, sudah jelas bangunan komersil ditepi Sungai Cibalok tersebut melanggar Garis Sepadan Sungai (GSS) dan ketentuan tata ruang,” urainya.

Senada disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Sumiati. Dia mengatakan, ada kesan kecenderungan semua hal diperdagangkan. Mulai dari perizinan, peruntukan, hingga tata ruang keseluruhan.

“Pengelolaan tata ruang Bogor terindikasi semrawut. Semua hal diterima tanpa melalui proses seleksi apakah sesuai dengan karakter atau justru melenceng. Asal menguntungkan secara ekonomis seperti diizinkan, walau itu harus melabrak tata ruang. Jika obral izin terus berlanjut, bagaimana masa depan Kota Bogor,” tukas politisi yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Bogor. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR