Irianto Lambrie Tegaskan Pemerintah Seriusi Pembangunan 2 PLBN Di Nunukan

Keterangan foto: Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie bersama kepala BP2W-Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltara usai melakukan audiensi.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Nunukan, yakni PLBN Long Midang dan Sei Pancang mulai tampak kemajuannya. Hasil pertemuan antara Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dengan kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Kaltara Donny Fitriandy, yang membahas pembangunan 2 PLBN di Nunukan tersebut, menjadi indikasi adanya kemajuan tersebut.

Terkait hal tersebut, Irianto Lambrie pada hari Minggu 25 Agustus 2019, menuturkan bahwa pertemuan antara dirinya dengan BP2W Kaltara, diadakan pada hari Kamis 22 April 2019. Dan ia mendapat laporan dari kepala BP2W Kaltara, bahwa kemajuan terkini yang difokuskan adalah proses pengadaan tanah untuk kedua PLBN tersebut.

“Mereka sudah menyusun dokumen pengadaan tanah, dan telah diserahkan kepada saya untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim 9 oleh Pemprov Kaltara,” kata Irianto, pada hari Minggu (25/8).

Setelah tim 9 ditetapkan, lanjut Irianto, Pemprov bersama BP2W Kaltara akan menetapkan tim appraisal untuk merumuskan besaran ganti rugi lahan.

“Ditargetkan, penganggaran untuk ganti rugi lahan tersebut direalisasikan BP2W Kaltara pada 2020. Jadi, total anggaran ganti rugi, belum dapat diketahui saat ini,” paparnya.

Bersamaan dengan itu, BP2W Kaltara juga mengajukan surat permohonan penetapan lokasi PLBN kepada Gubernur Kaltara. “Penetapan lokasi harus melalui rekomendasi Gubernur Kaltara, karena luasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan PLBN tersebut diatas 5 hektare,” jelasnya.

Menyikapi audiensi BP2W Kaltara tersebut, Gubernur Kaltara pun memerintahkan kepada semua perangkat pemprov yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, dan didukung oleh kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan dan BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)-Kaltara, untuk segera berkordinasi agar percepatan pembebasan lahan tersebut dapat segera terealisasi. Kepada masyarakat, khususnya warga Sebatik dan Nunukan, Irianto juga meminta mereka untuk bersabar menunggu realisasi pembangunan PLBN.

“Saya berharap masyarakat untuk memahami bahwa pada tahun ini, pembangunan PLBN Long Midang dan Sei Pancang baru memasuki proses perhitungan ganti rugi. Penganggaran untuk ganti rugi diupayakan tersedia di 2020. Harapan lainnya, penetapan pemenang lelang fisik PLBN di 2 loksi tersebut akan bersamaan dengan keluarnya nilai ganti rugi lahan,” tutup Irianto.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR