Jatam dan Walhi Sulteng Protes Perpanjangan Kontrak Karya Eksploitasi Tambang Emas Poboya

Kondisi dari udara kawasan eksploitasi tambang emas Poboya Sulawesi Tengah (Dok Walhi Sulteng)

Dugaan ketidakberesan pemberian izin kontrak karya PT Citra Palu Minerals (CPM) di kawasan eksploitasi tambang emas Poboya, mendapat protes dari kalangan aktivis lingkungan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah. Protes yang mereka lakukan dalam bentuk mengirim surat ke Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Kalangan aktivis lingkungan tersebut mengungkapkan, bahwa izin eksploitasi yang dikeluarkan Kementerian ESDM telah melanggar aturan yang ditentukan.

“Kementerian ESDM dalam ini telah melakukan pelanggaran dan tindakan salah. Di tengah kita mempersoalkan kegiatan eksploitasi tambang emas di Poboya, justru menerbitkan keputusan,“ kata Eksekutif Kampanye dan Advokasi Jatam Sulawesi Tengah, Moh Taufik, Senin (4/12/2017).

Moh Taufik yang akrab dipangil dengan Opi mengungkapkan, belum lama ini Kementerian ESDM menerbitkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 422.K/30/DJB/2017 tentang persetujuan peningkatan tahap operasi produksi kontrak karya PT. Citra Palu Minerals.

“Keputusan itu ditandatangani Dirjen Minerba, Bambang Gatot Ariyono tertanggal 14 November 2017 lalu,“ ungkap Opi.

Selanjutnya ia menyebutkan, dalam melakukan eksploitasi tambang emas di Poboya, PT CPM ada dugaan terlibat dalam melakukan kegiatan penambangan ilegal. Menurut Opi, dalam hal ini, PT CPM telah mengambil keuntungan dari PT Dinamika Reka Geoteknik (DRG) yang disebut sub.

“Kami menemukan dugaan PT DRG bersama empat perusahaan lain melakukan penambangan dan pengambilan material untuk digunakan dalam kolam-kolam perendaman,“ tambah Opi.

Ia lalu menjelaskan. dengan indikasi ini maka PT CPM melalui PT DRG yang merupakan rekanan perusahaan, justru terlibat saling mendukung dan bahkan aktif terlibat dalam pertambangan ilegal.
Sebagaimana ia ceritakan, melalui rujukan nota kesepahaman antara PT CPM dan PT DRG serta melibatkan UPT Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah, saat itu juga diketahui juga oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

“Semestinya lingkup kegiatan PT DRG dan PT CPM adalah pemulihan ekosistem di bekas lokasi aktivitas tambang tanpa izin, bukan justru mendukung dan terlibat dalam rerantai operasi penambangan, “ ucap Opi.

Namun sayang, Opi tidak menjelaskan kronologi antara aktivitas PT CPM, ketika memulai menggelar eksplorasi hingga melangsungkan eksploitasi pertambangan. Dengan dibentuknya UPT Tahura oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga tidak menyebut nama gubernur zaman siapa mengetahui hal tersebut.
“Kami hanya menemukan setiap hari setidaknya 210 truk sejak april 2014 mengangkut bahan tambang dan material ini, “ tandas Opi.

Kesempatan yang sama juga disampaikan Manager Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah, Stevandi. Dalam keterangannya ia menyampaikan, wilayah Poboya dalam Peta eksploitasi PT CPM ini, berada dalam Blok I. Blok ini menurut, Ephen, biasa dipanggil, memiliki kandungan sumber daya alam yang cukup besar.

“Dalam Amdalnya itu dijelaskan bahwa perkiraan pengelolaannya dikisaran 650.000 biji ton/ tahun, “ kata Ephen.

Masih kata Ephen, keputusan penerbitan perpanjangan kontrak karya oleh Menteri ESDM kepada PT CPM, hingga tahun 2050 tentu saja prospek sangat menjanjikan bagi penambang. “Maka terkait penerbitan izin lingkungan, ada beberapa persoalan mendasar yang lalai diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,“ ujar Ephen.

Ia menyebutkan, soal penerbitan perpanjangan kontrak karya ini, jelas tidak memperhatikan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.2300/MenLHK.PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X).

“Kalau ada sebuah keputusan menteri, kemudian dilanggar. Lantas siapa yang akan kita patuhi, “ ucap Ephen.

Ia juga menambahkan, keputusan menteri yang secara teknis sudah dijelaskan kepala dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui surat kepada pihak PTCPM bahwa ada izin baru. “Izin baru itu justru di hutan primer, hutan lindung dan hutan konservasi lainnya, yang semestinya kita jaga, “ kata Ephen.

Retis -X yang dimiliki dua lembaga masyarakat ini, PT CPM akan menggelar eksploitasi berada di lokasi lahan luas 27. 132,89 hektar masing-masing berada pada fungsi konservasi Tahura seluas 4.907,11 hektar, Hutan Lindung seluas 11. 075,26 hektar, dan HPT seluas 5.504,62 hektar, serta area peruntukan lain (APL) seluas 5.645,89 hektar.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR