Jawaban Terhadap Kritik Atas Upaya Menghadirkan Kembali Pancasila

Semangat menghasirkan kembali Pancasila dalam kehidupan bernegara

Belakangan ini muncul kegairahan masyarakat untuk menghadirkan kembali Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada sebagian anggota masyarakat yang menuding, kegairahan akan Pancasila adalah upaya untuk meniru orde baru, yang menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melegalkan tindakan otoriter. Mereka mengistilahkan kelompok yang ingin memperkuat keberadaan Pancasila ini, sebagai kelompok yang Tiba-Tiba Pancasila.

Tidak heran jika ada yang beranggapan seperti itu, mengingat selama Orde Baru (Orba) berkuasa, terutama setelah tahun 1978 sampai jelang kejatuhan Orba, Pancasila hanya dijadikan alat kekuasaan untuk meredam kritik. Tapi apakah benar, upaya untuk menghadirkan Pancasila, adalah upaya untuk memberangus sikap kritis, seperti yang terjadi di masa Orba? Untuk menjawab hal tersebut, sepertinya kita perlu melihat posisi Pancasila di masa Orba dan di masa pasca Orba.

Orde Baru dan Pancasila

Rezim Orba awalnya lahir dari semangat untuk mengkoreksi rezim Bung Karno. Tetapi setelah berjalannya waktu, yang menonjol dari Orba, jika itu dianggap positif, hanya pada sikap anti komunisnya. Mengapa?Karena sejak awal, kelahirannya memang dibangun dari sikap kebencian yang besar terhadap komunisme. Akibatnya, saat terjadi perubahan kekuasaan, hampir setengah juta orang yang dianggap PKI, dieksekusi mati tanpa keputusan pengadilan. Untuk melembagakan kebencian itu perlu ideologi, mengingat komunisme itu adalah ideologi.

Dan dimulailah memperkuat peran Pacasila, bukan hanya sebagai dasar negara juga diperluas sebagai ideologi. Proses ideologisasi harus dijalankan, maka dibuatlah P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Karena tujuannya adalah sekadar melembagakan kebencian, maka ideologi Pancasila yang tercakup dalam P4, harus dibuat sederhana dan seperti semi propaganda. Jadi tidaklah heran butir-butir Pancasila yang berjumlah 36 butir itu lahir. Pemerintah Orba kemudian membuat BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), lembaga setingkat menteri yang tungasnya mensosialisasikan P4 kepada seluruh masyarakat.

Itu mengapa setelah berjalannya waktu, Orba yang tujuan kelahirannya sebagai koreksi terhadap Bung Karno, justru yang menonjol hanya pada sikap anti komunisnya. Selebihnya yang kita kenali dari Orba adalah: Rezim otoriter, yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun, jauh lebih lama dibanding kekuasaan Bung Karno yang ingin dikoreksinya. Orba identik dengan KKN yang memperkaya Soeharto, keluarga dan kroninya. Sehingga walaupun kita didera krisis moneter yang begitu beratnya, Soeharto dan keluarganya masih tetap kaya raya, jauh lebih kaya dibanding keluaga Bung Karno ketika jatuh. Dan yang juga tak bisa dilupakan di masa Orba, adalah konsep Dwi Fungsi ABRI, yang membuat peran ABRI begitu dominan dalam kehidupan sosial politik. Apa pun peran dan fungsi Pancasila yang mau dibangun pada masa itu, nyatanya Pancasila hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Jika ABRI saat itu ingin melakukan tindakan represif pada seseorang atau satu kelompok, maka agar tindakan ABRI itu sah, label ‘anti Pancasila’ diberikan pada orang/kelompok tersebut.

Semua itu bisa dilakukan karena posisi Presiden/pemerintah bersama ABRI, sejak awal didesain sangat kuat, sedangkan parlemen (DPR/MPR) dan media dibuat sangat lemah.

Bagaimana Presiden dan Pemerintah tidak kuat, jika Presiden dipilih oleh MPR, yang 60% anggotanya ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan yang 40% dipilih melalui pemilu yang penuh rekayasa. Media dibuat lemah melalui Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), dimana media baru bisa terbit jika memiliki SIUPP. Tapi SIUPP itu bisa dicabut kapan pun oleh pemerintah.

Pancasila Pasca Orba

Saat Orba jatuh oleh gerakan mahasiswa, karena adanya krisis ekonomi, semua hal yang berbau Orba ditinggalkan. Itu juga yang terjadi pada Pancasila, dengan pembubaran BP7 melalui TAP MPR no XVIII/MPR/1998. Setelah itu peran Pancasila mulai ditinggalkan dan kita lebih memprioritaskan energi kita untuk memperbaiki kerusakan ekonomi dan demokrasi yang ditinggalkan Orba.

Kehidupan demokrasi berkembang dengan pesat, dimulai dari pemerintahan transisi Habibie. Semua loop hole yang nantinya bisa disalahgunakan oleh penguasa, “ditambal”. Ini tidak main-main, bahkan dimulai dengan mengamandemen konstitusi kita. Pasal-pasal dalam UUD 45 dibuat detai untuk menghindari multi intepretasi.

Desentralisasi juga dirancang, dan selesai dalam waktu 5 tahun (2003). Pelaksanaan desentralisasi pararel dengan perkembamgan sistem pemilu. Itulah sebabnya sejak pemilu 2004, kita mulai memilih presiden, gubernur dan bupati secara langsung. Di tahun 2004 juga kita mulai mengubah sistem pemilu legislatif, dari sistem proporsional tertutup (dengan stelsel daftar), menjadi proporsional terbuka, dimana kita bisa memilih caleg secara langsung (walau calon itu baru bisa dipilih jika memenuhi quota penuh). Periode berikutnya sistem pemilu semakin berkembang, menjadi semi distrik, yang sampai sekarang berlaku.

Semua perkembangan demokrasi kita, merupakan perkembangan sistem dan prosedur demokrasi. Tetapi bagaimana kemajuan dari substansi demokrasi?

Dalam substansi demokrasi, kita menerima demokrasi sebagai sebuah kebutuhan untuk melibatkan para pihak dalam mengambil keputusan, bukan sekedar mekanisme untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Substansi demokrasi itu berarti adanya pemisahan antara persoalan privat dengan persoalan publik, atau sebaliknya. Substansi demokrasi juga menuntut kita untuk menjaga dan merawat kebasan, bukan hanya sebagai penikmat kebebasan tersebut. Dan demokrasi substansial adalah sebuah penerimaan bahwa kebebasan itu sebuah kebutuhan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Realitas saat ini, kita berdemokrasi dengan melaksanakan pemilu, tapi rivalitas dalam pemilu terus berkepanjangan, tidak berhenti sampai di perhitungan suara saja. Kita katakan kita berdemokrasi dalam berpolitik, tetapi kita membawa politik identitas dan mempertajam sentimen agama dalam kehidupan politik. Kita percaya pada kebebasan berpendapat, tapi kita tidak henti memproduksi dan/atau menyebar kebohongan dan fitnah. Semua kejadian tersebut, menunjukan demokrasi kita sudah kehilangan nilai.

Semangat Menghadirkan Kembali Pancasila

Mereka yang butuh pada demokrasi yang bernilai, yang kemudian mencari kembali nilai-nilai dasar dalam dalam berbangsa dan bernegara. Pencarian itu yang kemudian menyebabkan munculnya kebutuhan untuk memperkuat kembali kehadiran Pancasila. Kehadiran Pancasila oleh mereka, dibutuhkan untuk mendorong kita semua, menjaga : konstitusi, kebhinekaan, dan keutuhan kita sebagai negara kesatuan.

Oleh Presiden, kebutuhan tersebut direspon dengan menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Terakhir respon Jokowi adalah dengan membentuk UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2017. Dengan UKP-PIP diharapkan Pancasila dapat diinternalisasilkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Kritik Terhadap Pancasila

Keinginan untuk menghadirkan kembali Pancasila menuia banyak kritik. Kritiknya antara lain: Apakah pemerintah akan menjadikan Pancasila sebagai alat untuk membungkam kritik? Apakah ini upaya untuk memunculkan kembali pemerintahan yang otoriter ?

Dengan keterbukaan saat ini, dan akses yang besar pada internet dan media sosial, tidak mungkin kritik bisa dibungkam. Sudah dijelaskan sebelumnya, setelah Orde Baru tumbang, prioritas utama yang dilakukan saat itu adalah perbaikan sistem, untuk mencegah munculnya kekuasaan otoriter baru.

Parlemen yang kuat, pers yang bebas, akan menjasi alat kontrol yang efektif. Jadi menyatakan bahwa menghadirkan kembali Pancasila, sebagai upaya untuk memunculkan kembali pemerintahan yang otoriter menjadi tidak tepat.

Yang jelas saat ini demokrasi kita berkembang secara peosedural, tetapi menurun secara kualitas. Maka, menginternalisasikan Pancasila kedalam kehidupan demokrasi menjadi relevan. Maka “Saya Indonesia Saya Pancasila” adalah untuk kita semua yang peduli pada keberlanjutan demokrasi. “Saya Indonesia Pancasila”‘ bukan hanya untuk pemerintah dan pendukungnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR