Jenderal Bersiap Menuju Pilpres 2024

Pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi (2019-2024), salah satunya akan ditandai dengan menepinya sejumlah jenderal (purnawirawan) ternama, yang selama ini masuk ring satu Istana. Benar, nama-nama seperti Wiranto, Luhut Panjaitan, Hendro Priyono, Agum Gumelar, dan seterusnya, salah satunya karena faktor usia, cepat atau lambat karir politik mereka yang cemerlang, akan segera berakhir.

Generasi mereka akan segera digantikan para “wajah baru”, yang lebih muda dari segi usia, dan yang jelas lebih segar, seperti Moeldoko (Akmil 1981), Budi Gunawan (Akpol 1983), Lodewijk Paulus (Akmil 1981), dan seterusnya. Bila Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (AAU 1986), ditarik ke birokrasi sipil pada periode rezim Jokowi, Hadi akan menambah daftar jenderal cum politisi, sebagaimana nama yang sudah disebut sebelumnya.

Bagi figur seperti Moeldoko, periode kedua pemerintahan Jokowi, bisa disebut sebagai transisi atau batu loncatan menuju Pilpres 2024. Tentu kita tidak bisa menafikan adanya capres dari kalangan sipil, namun ketika rakyat kita masih permisif pada figur militer, ruang untuk jenderal maju dalam Pilpres selalu terbuka lebar. Ada ceruk dalam masyarakat kita, yang tetap merindukan tampilnya figur tentara. Saya kira itu wajar-wajar saja, asalkan melalui proses yang demokratis

Tiga jenderal bersiap

Mengingat masih kuatnya peran para jenderal dalam ranah politik, tak berlebihan bila ada perkiraan, pada Pilpres 2024 kelak, para kandidat berlatar belakang militer, tetap berpeluang. Salah satu nama yang bisa disebut adalah Jenderal (Pol) Budi Gunawan (Kepala BIN). Nama Budi Gunawan tiba-tiba saja melesat bak meteor, terkait perannya sebagai mediator atau penghubung, dalam dua pertemuan penting yang melibatkan figur Prabowo, pada Juli lalu. Dua pertemuan itu kemudian disebut dengan istilah populer, yakni pertemuan di Gerbong MRT (dengan Jokowi), dan makan siang di Teuku Umar (rumah Megawati).

Sejumlah elite parpol memberikan sanjungan tiada henti pada Budi Gunawan, karena dianggap sanggup memecah kebuntuan hubungan antara dua pihak yang bersaing keras dalam Pilpres baru-baru ini, yakni kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Diberikannya ruang yang begitu luas pada Budi Gunawan, kita boleh menduga bahwa Budi Gunawan, memang sengaja diorbitkan oleh Megawati (Ketua Umum PDIP), untuk posisi yang lebih strategis di masa depan, dan salah satu kemungkinannya adalah sebagai capres (atau cawapres) pada tahun 2024.

Bila kita menengok kembali kontestasi Pilpres 2019, ketika hanya tersedia dua kubu, yakni kubu Jokowi dan kubu Prabowo, tampaknya konfigurasi seperti ini bakal berulang pada Pilpres 2024. Artinya Budi Gunawan harus berkompetisi dulu secara internal “melawan” Moeldoko, untuk memperoleh dukungan dari koalisi pendukung Jokowi.

Nama lain yang kemungkinan juga akan maju adalah Gatot Nurmantyo (Akmil 1982). Saya kira Gatot akan didukung partai koalisi yang tempo hari mengusung Prabowo. Perkiraan ini berdasarkan asumsi, bahwa Prabowo sudah tak akan maju lagi pada Pilpres 2024, dan tongkat estafet akan diberikan pada Gatot Nurmantyo. Dalam waktu kira-kira setahun atau dua tahun ke depan, Gatot akan segera menjadi Ketua Umum Gerindra, dan Prabowo cukup dalam posisi sebagai Ketua Dewan Pembina.

Dalam kontestasi Pilpres terakhir, arah Partai Demokrat sulit dibaca, bahkan sampai hari ini, ketika Jokowi tinggal menunggu pelantikannya. Namun dari penelusuran rekam jejak sejumlah jenderal, tampaknya Partai Demokrat lebih condong pada Moeldoko, mengingat kedekatan hubungan antara SBY dan Moeldoko.

Dengan kata lain, tiga partai besar sudah memiliki bayangan siapa yang diusung kelak pada Pilpres 2024, yakni PDIP (Budi Gunawan), Gerindra (Gatot Nurmantyo), dan Demokrat (Moeldoko). Sementara Partai Golkar kita belum tahu, walaupun di Golkar ada nama Lodewijk Paulus (Sekjen, Akmil 1981) dan Eko Wiratmoko (Wakil Ketua Umum, Akmil 1982), dimana keduanya dianggap sebagai anak didik Luhut Panjaitan.

Posisi Luhut dan SBY menentukan
Dalam pemerintahan Jokowi periode pertama (2014-2019), secara gamblang bisa dilihat, bagaimana kuatnya peran Luhut Panjaitan. Cukup sering Presiden Jokowi memberi jawaban “tunggu Pak Luhut”, ketika ditemui awak media pada kasus-kasus yang pelik. Rasanya tidak berlebihan bila dikatakan, Luhut merupakan “presiden bayangan” periode pertama Presiden Jokowi.

Kuatnya peran politik militer merupakan warisan terbesar Suharto. Era Soeharto boleh saja berlalu, namun warisannya berupa peran para jenderal (baca: purnawirawan) dalam politik, seolah tidak mengenal kata akhir. Sebagaimana kita lihat hari ini, bagaimana figur seperti Luhut B Panjaitan dan Hendro Priyono, diposisikan sebagai backbone pemerintahan Jokowi.

Meski diperkirakan akan kurang berperan pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Luhut masih bisa memainkan kartu as-nya pada Pilpres 2024, melalui anak didiknya di Partai Golkar, yakni Lodewijk Paulus dan Eko Wiratmoko. Luhut bisa mengarahkan dukungan Golkar, antara mendukung Budi Gunawan atau Moeldoko. Mengingat Golkar belum memiliki figur jenderal yang kuat untuk maju dalam Pilpres 2024, setidaknya untuk sementara.
Demikian juga dengan SBY. Arah dukungan Partai Demokrat yang sering berubah-ubah, menjadikan sebuah fenomena tersendiri. Saya kira SBY tidak akan mendukung Budi Gunawan, karena tidak ada riwayat keduanya pernah berinteraksi. Dan lagi semua orang juga tahu, SBY tidak pernah cocok dengan patron Budi Gunawan, yaitu Megawati.

Lain halnya bila dihubungkan dengan Gatot Nurmantyo atau Moeldoko, SBY jelas ada saluran komunikasi. Ketiganya pernah sama-sama bertugas di Kodam Jaya, saat SBY menjabat sebagai Asisten Operasi dan Kasdam Jaya. Juga saat SBY berkuasa, karier Moeldoko dan Gatot sedang mencapai puncaknya. Kita tinggal menunggu saja kemana arah angin dari SBY.

Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR