Jokowi: Pengampunan Pajak Bukan Pengampunan Bagi Koruptor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis penilaian banyak kalangan yang mengatakan Program Pengampunan Pajak atau “tax amnesty” sebagai mekanisme pengampunan bagi koruptor.

Saat memberi sambutan dalam peluncuran programm Tax Amnesty di Aula Chakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/7), Jokowi mengatakan, pemerintah ingin agar program ini bermanfaat nyata bagi kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan orang per orang atau untuk kepentingan kelompok.

Presiden juga menegaskan bahwa tax amnesty ini bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang. “Tidak, ini perlu saya tegaskan tapi yang kita sasar adalah  para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara tax heaven (surga pajak),” tegasnya.

Presiden lebih lanjut mengingatkan pelaku dunia usaha, bahwa semuanya tahu ada ribuan triliun dana yang diparkir di luar negeri. Untuk itu, dia mengajak agar dana-dana yang disimpan di luar, dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty ini bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai ini, untuk pembangunan negara kita.

Menurut Presiden, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia. Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.

Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa nantinya tahun 2018 ada keterbukaan total informasi. Karena itu,  semua yang menyimpan uangnya di luar semuanya akan diketahui, berapa, dimana.

Jokowi menambahkan, saat ini sebenarnya pemerintah sudah tahu, mengantongi nama. Ia menyebutkan, yang pegang data nama-nama pemilik dana triliunan di luar negeri hanya tiga orang, yaitu dirinya, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak.

“Saya sudah wanti-wanti betul, pegang saya, Menteri Keuangan, dan Dirjen Pajak hanya itu. Nanti tinggal saya undang satu per satu, namanya jelas, simpannya dimana juga jelas, by name, by addresspassport-nya ada semuanya. Jadi tidak usah nunggu 2018,” ujarnya.

Peluang itulah, kata Presiden, yang ingin ditangkap, ingin dimanfaatkan pemerintah. Ia menegaskan, Undang-Undang Pengampunan Pajak ini memberikan payung hukum yang jelas, sehingga semuanya tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, dan diharapkan potensi yang besar sekali itu betul-betul bisa kembali semuanya.

Terkait itu, Jokowi meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mereformasi diri, me-reform untuk lebih profesional. “Tunjukkan integritas, tunjukkan tanggung jawab besar kita. Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan, akan saya kawal sendiri, akan saya awasi sendiri dengan cara saya, “ tegasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR