JPKP Nunukan Minta Pemerintah Seriusi Masalah Kesenjangan di Perbatasan

Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Nunukan Anto Bolokot (kiri) didampingi Sekretaris JPKP Nunukan,Lewi, saat memberikankan keterangan Pers tentang kesenjangan di Perbatasan (3/2/2018) di Cafe Zone Nunukan, Kalimantan Utara. (Foto : indeksberita)

Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Nunukan Anto Bolokot mengungkapkan bahwa hingga saat ini Nawacita belum berjalan secara maksimal di daerah Perbatasan RI-Malaysia terutama di Lumbis Ogong, Nunukan Kalimantan Utara. Hal tersebut menurut Anto, tampak dari masih tajamnya kesenjangan di perbatasan ke dua negara.

“Salah satu poin Nawacita adalah membangun dari Pinggiran. Konsep ini sedemikian luhur, namun ibarat jauh panggang dari api, Nawacita seolah masih menjadi slogan semata terutama di Lumbis Ogong,” ujar Anto di Nunukan,Sabtu (3/2/2018).

Salah satu alasan Anto mengatakan seperti itu, karena menurutnya hingga saat ini masyarakat yang tinggal di Kecamatan Lumbis Ogong masih belum mendapatkan hak-hak warga negara terutama dalam mendapatkan pelayanan publik.

Jauhnya rentang kendali masyarakat Lumbis Ogong dalam mendapatkan pelayanan publik di Indonesia tersebut menurut Anto adalah penyebab sebagian masyarakat di Kecamatan tersebut lebih condong untuk memdapatkan kesejahteraan di Malaysia.

Politisi Partai Golkar tersebut mencontohkan, dwi kewarganegaraan atau identitas ganda yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Lumbis Ogong, harusnya menjadi ladang instropeksi bagi semua pihak terutama Pemerintah.

“Mereka (warga yang mempunyai kewarganegaraan ganda) semata-mata hanya menjadikan IC (Identity Cart- Kartu Warga Negara Malaysia) sebagai sarana mendapatkan tunjangan-tunjangan dari Kerajaan Malaysia yang selama ini tak pernah mereka dapat dari Negaranya sendiri,” paparnya.

Contoh lain ,lanjut Anto, masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong harus mengeluarkan biaya hingga jutaan rupiah dalam transportasi dan memakan waktu 5-6 jam karena satu-satunya akses transportasi hanya melalu sungai jika ingin ke rumah sakit atau membeli sembako. Sedangkan untuk mencapai kota-kota di Malaysia seperti Nabawan dan Keningau, mereka hanya butuh waktu kurang dari 2 jam serta biaya yang murah.

“Itu baru untuk berobat. Kalau kepengurusan administrasi seperti KTP, mereka harus ke Kota Nunukan yang sudah pasti ongkos akan bertambah dan waktu tempuh semakin lama,” ungkapnya.

Untuk itu Anto berharap,Pemerintah baik pusat dan daerah agar benar-benar konsisten dalam menerapkan program Nawacita. Anto menegaskan bahwa suksesnya Nawacita adalah karena peran semua pihak, namun gagalnya juga karena keacuhan semua pihak pada permasalahan yang ada khusunya di Perbatasan.

Dalam hal tersebut, pria yang juga mantan aktivis LMND tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengawal program-program yang dicanangkan Presiden Jokowi agar tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, JPKP sendiri adalah organisasi Relawan pendukung Joko Widodo yang salah satu misinya adalah mengawal program pemerintahan Jokowi-JK.

” Sebagai organ pendukung Jokowi, kami akan kosisten mengawal kebijakan Pak Jokowi demi sukaesnya Nawacita. Namun kami juga akan mengkritisi apabila ada program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi yang tidak sampai ke sasaran,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR