Junimart Girsang Pertanyakan Keputusan Presiden Menunda Revisi UU KPK

Revisi UU KPK

Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengundang reaksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagaimana diketahui, penundaan revisi UU tersebut diambil presiden setelah mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR dan pimpinan KPK, di Istana Negara, Senin (22/02/2016).

“Setelah berbicara banyak mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK tersebut, kita bersepakat bahwa revisi ini sebaiknya tidak dibahas saat ini, ditunda. Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi Undang-Undang KPK dan sosialisasinya kepada masyarakat,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, Senin (22/02).

Junimart Girsang, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyayangkan keputusan presiden tersebut. Menurutnya, penundaan membuat publik bertanya-tanya.

“Itu kan menjadi pertanyaan- pertanyaan yang bisa menimbulkan kegaduhan yang silent, yang tidak punya kepastian, bagi masyarakat, bagi bangsa ini,” ujar Junimart di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/2).

Meski PDI Perjuangan menjadi salah satu inisiator revisi UU tersebut, Junimart mengaku tidak kecewa dengan adanya keputusan presiden itu. Namun, ia hanya ingin ada kepastian, terutama karena rencana revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

“Ini insiatif DPR, kok bisa Presiden menunda, apa sih yang dibicarakan di istana sana, kita mau tau, kan begitu,” tambahnya.

Lebih lanjut Junimart menuturkan, bahwa revisi UU KPK ini tidak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

“Ya terbukti kan enggak, terbukti gak ditarik, kan masih masuk dalam prolegnas 2016, jadi ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan,” katanya.

Junimart menegaskan bahwa penundaan memberikan ketidakpastian, karena dengan memakai kata penundaan mengandung arti adanya ketidakpastian terhadap sebuah tindakan.

“Kalo istilahnya ya lebih bagus tidak dilanjutkan. Itu kan lebih jelas dan lebih tegas. Kita mau yang jelas jelas aja. Jangan buat masyarakat semakin bingung dengan situasi seperti ini,” tegasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR