Jurnalis Sumut Deklarasi Pemberitaan Pilkada Tanpa SARA

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dan Wakapolda serta Ketua AJI Sumut vicentius Sitepu dalam Deklarasi Pemberitaan Pilkada Tanpa SARA (dokumen)

MEDAN — Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw mengajak puluhan jurnalis┬ámedia cetak, elektronik dan online yang bertugas di Polda Sumut menolak pemberitaan primordialisme dan mempertentangkan suku, agama dan antar golongan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Juni 2018 mendatang. Kepada jurnalis, Paulus mengingatkan betapa pemberitaan yang mempertentangkan suku, agama dan antar golongan dapat memicu konflik.

“Saya meminta tolong kepada rekan-rekan jurnalis menjaga betul pemberitaan yang sejuk agar Pilkada Sumut berlangsung tanpa konflik.” kata Paulus saat menyaksikan Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai tanpa SARA di Aula Polda Sumut,Jumat 9 Februari 2018.

Salah satu daerah yang diperkirakan rawan konflik saat Pilkada 27 Juni 2018, kata Paulus adalah Provinsi Sumut. Kerawanan itu, ujar Paulus didasarkan pada kondisi psikologis masyarakat dan para calon kepala daerah yang berkompetisi.

“Sumut diperkirakan provinsi rawan Pilkada nomor urut tiga. Bawaslu juga mengatakan hal yang sama.” ujar Paulus.

Deklarasi pemberitaan Pilkada damai tanpa SARA, kata Paulus bukan berarti mengekang kebebasan jurnalis dalam pemberitaan.
“Yang kami minta kepada jurnalis adalah pemberitaan yang objektif dan menolak isu-isu SARA dalam kontain berita sesuai kode etik jurnalis,” tutur Paulus.

Suhu politik yang semakin memanas, menurut Paulus akan diantisipasi Polri dengan membentuk Satgas Nusantara yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya isu-isu provokatif terkait isu SARA. Satgas Nusantara untuk wilayah Sumut akan dipimpin Wakapolda dan penanggung jawab Satgas Nusantara Polda Sumut adalah Kapolda.

“Pemberitaan Pilkada damai dan tanpa isu SARA merupakan bagian implementasi dari rencana kegiatan Satgas Nusantara, khususnya sub satgas manajemen media.” ujar Paulus.

Jurnalis Sumut dalam Deklarasi Pemberitaan Pilkada Tanpa SARA (dokumen)
Jurnalis Sumut dalam Deklarasi Pemberitaan Pilkada Tanpa SARA (dokumen)

Wakil Ketua Aliansi Jurnalis Independen Medan Vincensius Sitepu yang hadir dalam deklarasi itu mengatakan, tugas seorang jurnalis harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jurnalis Indonesia harus bisa menjadi wasit dan pengawas, serta teliti dan seksama terhadap pelaksanaan Pilkada 2018. Jurnalis yang terkait menjadi anggota partai politik dan menjadi tim kampanye atau tim sukes pasangan calon kepala daerah lebih baik mengundurkan diri dari tugas sebagai jurnalis,” kata Vincensius.

Berikut isi Deklarasi Pemberitaan Pilkada Damai tanpa SARA:

Kami Jurnalis Indonesia, berkomitmen untuk:

1. Membuat produk jurnalistik sesuai dengan kode etik profesi dan berorientasi untuk kebaikan masyarakat

2. Bertanggung jawab menjaga integritas dan mencintai profesi di bidang jurnalistik untuk membangun kehidupan masyarakat yang baik.

3. Menolak produk berita fitnah, SARA yang dapat memecah belah masyarakat

4. Mendukung terciptanya iklim kondusif di masyarakat selama pemilihan kepala daerah, baik walikota/bupati maupun Gubernur Sumatera Utara

5. Menjamin indepedensi, netralitas, dan pemberitaan berimbang agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan mensukseskan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang berorientasi kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR