Kasus BOT Hotel Indonesia, Kejagung akan Usut Keterlibatan Direksi

Kasus BOT PT HIN & PT GI

Jakarta – Penanganan kasus Kontrak BOT (Build, Operate, Transfer) antara PT HIN dan PT Grand Indonesia di Kejaksaan Agung, nampaknya akan terus bergulir.

Selain memastikan untuk meningkatkan status penanganannya ke tahap penyidikan, Kejagung juga akan mulai melakukan penyelidikan awal untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Direksi PT HIN saat perjanjian itu dibuat.

Kepada indeksberita.com dan awak media lainnya, di Jakarta, Selasa (22/02/2016), Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, membenarkan akan adanya upaya hukum Kejagung ke arah itu.

Perihal keterlibatan direksi PT HIN, Arminsyah menuturkan bahwa mereka (dalam kapasitasnya) pasti terlibat, baik dalam kontrak awal maupun dalam perpanjangan kontrak.

“Tapi apakah mereka bersalah atau tidak, itu yang akan kita lihat dulu,” ujarnya.

Namun demikian, Arminsyah tidak memberi keterangan tentang kapan mulai dilakukan pemanggilan terhadap para direksi itu. Yang jelas, menurutnya, penyelidikan Kejagung telah menemukan indikasi awal adanya kejanggalan dalam kontrak tersebut.

“Karena di dalam BOT yang diperjanjikan antara PT GI dan PT HIN, itu tidak termasuk pembangunan dua tower itu (Menara BCA dan Apartemen Kempinski),” tegasnya di akhir wawancara.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR