Keberlanjutan Operasi Militer di Papua

Penganugerahan kenaikan pangkat luar biasa oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo kepada 57 prajurit TNI sementara 5 Perwira menolak secara halus kenaikan pangkat tersebut, Minggu (19/11/2017) ,Dalam acara tersebut, 5 perwira menolak kenaikan pangkat, menganggapnya sebagai kewajiban. (Foto : Kodam XVII Cendrawasih)

Operasi pembebasan sandera di kawasan Mimika sudah berjalan lancar Jumat lalu, dan seluruh anggota TNI AD yang terlibat telah memperoleh KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa), sebanyak 63 orang. Dalam situasi damai seperti sekarang, pemberian KPLB adalah sesuatu yang langka, tentu ini momen yang sangat membanggakan bagi prajurit yang memperolehnya.

Namun yang lebih penting adalah, bagaimana warga sipil yang menjadi sandera bisa selamat, dan bisa kembali hidup normal. Kini menjadi tanggung jawab elite politik nasional untuk menjaga perdamaian hakiki di Papua, terlebih sekarang menjelang tanggal 1 Desember, yang dianggap sebagai hari berkibarnya Bendera Bintang Kejora, simbol pembebasan bangsa Papua.

Rotasi Pasukan

Sejak lama TNI, khususnya Angkatan Darat, berkepentingan untuk mengadakan operasi militer di Papua. Selain untuk kepentingan politis, yakni untuk menjaga integrasi nasional, sesuai motto “NKRI Harga Mati”, operasi juga diadakan untuk keperluan memelihara kemampuan tempur prajurit TNI. Kemampuan tempur idealnya diujicoba pada medan tempur yang sebenarnya, ketimbang sekadar teori di kelas dan simulasi di medan latihan. Yang jadi masalah kemudian, jika ujicoba kemampuan tempur itu dipraktikkan pada (bagaimanapun) saudara-saudara sendiri.

Untuk wilayah seluas Papua, terlebih lagi wilayah itu sedang bergolak, biasanya didatangkan pasukan dari luar Papua, yang kemudian di-BKO-kan ke Kodam XVII/Cenderawasih. Ada yang setengah reguler, seperti satgas intel dari Kopassus, dari waktu ke waktu selalu beroperasi di Papua, dan bermarkas di  pantai Hamadi (Jayapura). Keberadaan Satgas Kopassus di Papua ini, meski resminya BKO, keberadaannya seperti reguler, karena selalu ada di Papua, hanya nama Satgasnya saja yang berganti-ganti. Dalam jangka waktu lama pernah bernama Tim Maleo, kemudian Satgas Tribuana, dan  berganti nama lagi menjadi Satgas Cenderawasih. Dan kini kembali ke nama Tim Maleo

Untuk penempatan pasukan dari yonif (baret hijau), hampir seluruh satuan dari luar Papua pernah memperoleh giliran dikirim ke Papua, untuk jangka waktu sekitar setahun dalam operasi pengamanan perbatasan (pamtas).

Cara yang dipilih untuk mengatasi gerakan bersenjata di Papua, bisa menggambarkan paradigma  Angkatan Darat. Dalam pandangan AD, gerakan bersenjata di Papua, perlu dihadapi dengan sistem kontra gerilya. Ini berarti satuan infanteri yang diturunkan. Secara kebetulan di Angkatan Darat, korps yang paling dominan adalah juga korps infanteri.

Papua dan Kesejahteraan

Tanah Papua ibarat “surga kecil” yang jatuh ke Bumi. Sehingga semua pihak ingin merambah Papua, utamanya untuk memburu kesejahteraan. Secara sekilas hanya Parpol yang terkesan tidak terlalu antusias menggarap Papua, mengingat wilayahnya yang luas tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya. Terkecuali para elite parpol asal Jakarta yang secara pribadi memiliki kepentingan bisnis di Papua, sebagaimana parodi “papa minta saham” sekitar dua tahun lalu.

Demikian juga dengan TNI, khususnya Angkatan Darat, sangat berkepentingan dengan wilayah Papua, sehingga harus dibentuk Kodam baru, yaitu Kodam XVIII/Kasuari, yang bermarkas di Manokwari (Papua Barat). Kepentingan TNI AD adalah memelihara kemampuan teknis segenap anggotanya, melalui operasi pengamanan perbatasan (pamtas).

Bagi TNI, konsep kesejahteraan tidak sebatas apa yang terlihat, seperti gaji, ULP (uang lauk pauk), logistik, dan seterusnya, namun juga mencakup  sarana latihan dan kesiapan prajurit. Dalam posisi ini, TNI AD sangat tertolong dengan karakter geografis Papua. Tidak terbayangkan bagaimana melatih kemampuan prajurit (khususnya dari kecabangan infanteri)  bila tidak ditugaskan di Papua.

Papua menjadi wahana prajurit (infanteri) dalam memelihara kemampuan teknisnya dalam operasi pamtas. Sehingga secara berkala, selalu terjadi rotasi pada pasukan yang melaksanakan operasi pamtas. Realitas ini  menegaskan satu hal, bahwa TNI harus sangat berterima kasih pada wilayah Papua, jangan ada lagi “air susu dibalas dengan air tuba” seperti yang sudah-sudah. Bila ditambah dengan kepentingna Polri, beban masyarakat Papua akan lebih berat lagi.

 

Aris Santoso, pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR