Kementerian PUPR Dukung Pengembangan KBM Tanjung Selor

Gambar Rencana Pembangunan KBM Tanjung Selor (Foto Kementerian PUPR)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor dilakukan penandatanganan Kesepakatan Rencana Aksi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor yang dilakukan oleh 12 Kementerian bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Rabu (27/3/2019).

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, disebutkan, penandatanganan dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono yang mewakili Kementerian PUPR. Kementerian lainnya yang menandatangani kesepakatan tersebut yakni Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penandatanganan ini merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk membangun 10 kota baru mandiri dan terpadu yaitu Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan Tanjung Selor.

Darmin Nasution mengatakan penandatanganan tersebut merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor. Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai upaya menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang sudah padat.

“Terdapat empat langkah awal pembangunan KBM Tanjung Selor. Langkah pertama adalah merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan. Perda tersebut sebagai landasan utama dalam pembangunan kota,” terangnya.

Kedua, lanjutnya, menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Langkah ketiga, mempersiapkan infrastruktur fisik dan SDM yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan perencanaan yang matang dan berbasis spasial. Kemudian, lanjut Darmin, langkah terakhir dengan menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.

Kepala BPIW Kementerian PUPR Hadi Sucahyono mengungkapkan, Tanjung Selor saat ini masih berkedudukan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). “Ke depannya, Tanjung Selor sebagai ibukota provinsi didorong menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten/kota di sekitarnya,” ungkap Hadi.

Tanjung Selor diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan. Untuk itu, Tanjung Selor diarahkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kaltara dan pendukung kawasan ketahanan pangan serta kawasan agroindustri yang produktif, berjatidiri dan lestari. “Untuk mewujudkan hal tersebut, BPIW pada tahun 2017 telah menyusun Masterplan dan Development Plan (MPDP) infrastruktur PUPR serta Pra Desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR yang terpadu,” jelas Hadi.

Hadi mengatakan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 telah melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kab. Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara. “Kemudian, pembangunan rumah khusus dan pembangunan jaringan perpipaan SPAM,” terangnya.

Pada tahun ini, lanjutnya, BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 Ha serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 Ha.

Adapun untuk tahun 2020, ungkap Hadi, saat ini telah direncanakan beberapa program infrastruktur PUPR di provinsi Kaltara, antara lain pembangunan Jalan Malinau–Long Semamu 1 dan 2, pembangunan Embung Sei Limau di Pulau Sebatik, pembangunan TPS 3R di Kab. Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan serta pembangunan rumah khusus.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR