Kepala BIN Benarkan Sandiaga Uno, Ada Masjid di Jakarta yang Terpapar Radikalisme

Kepala BIN. Budi Gunawan jelaskan adanya kampus yang terpapar radikalisme, kepada BEM PTNU se-Indonesia (28/4/2018) di kampus Unwahas, Semarang. (Foto Budi)

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengakui bahwa sedikitnya ada 40 masjid di Jakarta yang terpapar radikalisme. Namun Sandi enggan membeberkan keempat puluh nama dan lokasi dari masjid-masjid tersebut.

“Sebanyak 40 itu kami juga sudah punya datanya di teman-teman Biro Dikmental dan Baziz, akan kita arahkan ke kegiatan kita lebih banyak ke sana,” kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Selasa (5/6/2018).

Sandi menyebutkan ciri-ciri masjid yang terpapar radikalisme adalah yang berpotensi menyulut perpecahan dan adanya ujaran kebencian. Namun Sandi menegaskan keempat puluh masjid itu telah dicatat Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dan akan dilakukan pendekatan.

“Kita gunakan kesempatan ini untuk membina mereka. Karena masjid itu seperti sumber kemakmuran dan kita harus memastikan bahwa masjid itu menjadi sinar daripada Ialam yang rahmatan lil alamin dan mempersatukan,” tandasnya.

Sandi mempersilakan lembaga terkait untuk mengkonfirmasi dirinya tentang keberadaan masjid-masjid tersebut. Sandi juga mengaku bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) demi Jakarta yang bebas Radikalisme.

“Kita harus pastikan tidak ada tempat buat paham radikalisme disini,” tegas Sandi.

Menanggapi ucapan Sandiaga tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan membenarkan bahwa memang ada masjid dan pondok pesantren yang terindikasi terpapar paham radikal.

Memang ada beberapa tempat ibadah ,ponpes dan masjid seperti itu (yang diucapkan Sandiaga) yang terpapar radikal,” kata Budi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Namun sama seperti Sandiaga yang enggan menyebutkan lokasi masjid-masjid tersebut, Kepala BIN juga tak bersedia menyebutkan keberadaan tempat yang dimaksud. Budi hanya menegaskan bahwa usai disahkannya Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme), dapat dilakukan pencegahan terhadap tempat-tempat yang terpapar Radikalisme.

“Aspek pencegahan, dapat kita lakukan secara maksimal,” kata Budi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR