Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto, Emosi di Tengah Aksi Brigade Kuapok

Aksi Brigade Kuapok di Sungai Brantas sempat dilarang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. Padahal ditemui banyak popok sekali pakai. (Emil Misbach)
/
/

Aktivis lingkungan Brigade Evakuasi Popok (Brigade Kuapok) menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Wali Kota Mojokerto Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Senin (28/8/2017). Meski aksi sudah mendapat izin dari pihak Polres Mojokerto Kota, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Emosi dan bereaksi yang menunjukan larangan terhadap aksi tersebut.

Menurut Koordinator Brigade Kuapok Azis, aksi yang digelar merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. Bersama anggota Brigade Kuapok yang lain, kata Azis, mereka pernah mendatangi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto, Amin Wachid, di kantornya di Jalan Benteng Pancasila pada 14 Agustus 2017.

“Sesuai sarannya (Kepala Dinas DLH) saat itu, supaya ada pemberitahuan kalau menggelar aksi. Kami pun membuat pemberitahuan dan sekaligus izin ke pihak polisi (Polres Mojokerto Kota). Kalau tiba-tiba kepala dinasnya, saat ini datang dan marah kan kurang tepat,” ujar Azis.

Sebagaimana terjadi dalam pantuan indeksberita.com, Kepala DLH Kota Mojokerto Amin Wachid melampiaskan kemarahan. Setelah mengetahui, brigade yang dibentuk Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) itu, menggelar aksi di depan kantor walikota yang dikawal aparat polisi dan Satpol PP Kota Mojokerto.

Ia terlihat langsung mendatangi Brigade Kuapok yang tengah mengenakan safety equipment costume, berwarna putih yang akan melakukan aksi teatrikal. Begitu dari arah selatan, Wachid turun dari boncengan motor seseorang berpakaian PNS. Selanjutnya ia sambil berlarian dengan berteriak, meminta supaya aksi tersebut bubar.

“Bubar, apa-apaan ini. Kalau dodolan (jualan), jangan di sini,  ” ucap Wachid dengan nada tinggi.

Ucapan Wachid yang menyinggung dengan menyebut “dodolan”, menurut Azis,  Kepala DLH telah menuduh bahwa apa yang dilakukannya adalah jualan isu.

“Kami mempunyai bukti, banyak ditemukan popok sekali pakai di Sungai Brantas yang masih  masuk wilayah Kota Mojokerto. Sebelum itu kami menggelar aksi di sini, tadi kami ke Jembatan Jalan Tribuana Tunggu Dewi. Ada seorang kakek jualan es, saat kamh tanya menyebut Jembatan Sinoman,  “jelas Azis.

Sebelum menggelar aksi pada Senin itu,  pukul 13.00 WIB, Brigade Kuapok melakukan survei kedua kalinya di Jembatan Tribuana Tunggu Dewi. Di sepanjang jembatan itu pula mereka menyisir ke arah Dam Kluyur.

Di lokasi tersebut banyak ditemukan popok bayi yang mengambang. Brigade juga memperoleh informasi dari warga sekitar sungai, bahwa lokasi tersebut memang tempat pembuangan popok sekali pakai.

Namun ketika hal itu disampaikan ke Kepala DLH Kota Mojokerto, para aktivis mendapat balasan marah. “Bubar, tolong Pak polisi tidak berizin. Ini angkut semua barang-barang, ” kata Wachid. Meski permintaan diulang-ulang  tetap tidak mendapat tanggapan dari anggota kepolisian dan Satpol PP, yang sejak awal melakukan pengawalan dan pengamanan aksi  tersebut.

Menanggapi sikap Kepala DLH Kota Mojokerto tersebut, Legal Ecoton Rulli Mustika Adya mengatakan akan membawa ke ranah hukum.

“Karena tadi ada tarikan baju ke Mas Prigi (Direktur Ecoton Prigi Arisandi) maka,  saya akan mengkaji untuk membawa ke ranah hukum, ” ujar Rulli.

Menurut Rulli, apa yang di lakukan Brigade Kuapok adalah boat baik, menginformasikan kepada masyarakat bahwa sungai dan saluran air di Mojokerto masih bergelimang popok sekali pakai.

“Dengan reaksi emosi kepala dinas yang memprovokasi kami justru menunjukkan bahwa ada masalah dalam pengelolaan lingkungan di Kota Mojokerto,” tandas Rulli.

Rulli juga menyampaikan, bahwa kepala DLH juga tak paham bahwa atauran dalam Undang-undang lingkungan,  diatur masyarkat siapapun diminta menjaga lingkungan.

Setelah aksi tersebut, Kepala DLH Kota Mojokerto Amin Wachid mengaku, pihaknya telah melakukan upaya pendidikan kepada masyarakat tentang limbah rumah tangga. Ia mengatakan,  sejumlah program telah dicanangkan diantaranya bank sampah dan pemanfaatan sampah sebagai produk olahan tangan.

“Kami punya satu tempat pengolahan sampah (TPS) dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan 18 depo sampah yang tersebar di setiap kelurahan,” kata Wachid.

Is juga mengklaim Kota Mojokerto mempunyai kader lingkungan yang selalu memberikan pendidikan pada masyarakat agar peka terhadap limbah sampah.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR