Susahnya menjadi kader partai oposisi. sudah setengah mati mengritik Jokowi eh elit partai malah memuji pakdhe. Di mana muka ini ditaruh?

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sinyal untuk berkoaliasi dengan partai pengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019. “Jika Tuhan Yang Maha Kuasa berkehendak, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak (Jokowi),” kata SBY dalam sambutannya di Rapimnas Demokrat di Bogor, Jawa Barat (10/3/2018).

Pada kesempatan yang sama Jokowi menyatakan, “Saya berani bilang, saya bukan pemimpin otoriter. Saya ini seorang demokrat.” Pernyataan Jokowi langsung disambut sorak sorai dan tepuk tangan 11 ribu kader Partai Demokrat yang memenuhi ruangan SICC (Sentul International Convention Center).

Sungguh politik itu sangat dinamis. Tak ada musuh abadi dan kawan kekal, yang ada adalah kepentingan. Masalahnya bagaimana nasib para kader (dan juga buzzer) yang selama ini terlanjur menyerang lawan politik dengan sengit. Apakah mereka makin keder? Apa yang akan dilakukan oleh Rocky Gerung, Andi Arif dan Rachland Nashidik setelah Demokrat merapat ke Jokowi?

Rocky Gerung dikenal sebagai guru atau mentor politik Agus Harimurti Yudhoyono saat Pilkada di DKI Jakarta tahun lalu. Ia mengajari AHY berbicara di depan publik. Kritik paling pedas yang disampaikan pengajar filsafat ini adalah produsen hoax paling hebat itu ya pemerintah. Karena pemerintah mempunyai semua sumber daya dari intelejen, media sampai aparat.

Bagi Rocky, berpikir kritis artinya bercakap dalam ruang dialogis dan terbuka terhadap
kritik. Ironisnya, hari-hari ini orang di pemerintahan Jokowi mengidap resistensi terhadap kritik. Dalam hal kehidupan politik misalnya, kritik tidak dipahami sebagai suatu hal yang konstruktif melainkan sebagai ancaman terhadap jalannya pembangunan.

Menurut Rocky, kritik melekat dalam demokrasi. Demokrasi hanya dapat diaktifkan dengan melakukan kritik, sehingga menolak kritik dalam upaya menghidupi demokrasi adalah bentuk inkonsistensi dalam penalaran. Menolak kritik artinya menolak demokrasi.

Rocky mengritik pemerintah Jokowi terkait Pancasila. Pancasila, menurut Rocky, sebagai sekedar “tools of politics” dan lebih parah lagi sebagai pembatas antara “kami yang pluralis” dan “mereka yang fundamentalis”. Karena semua dianggap sudah ada jawabannya melalui Pancasila, maka siapapun penguasa memperlakukan Pancasila untuk “turun tangan” mengatasi segala macam jenis penyakit. Akibatnya bangsa ini kehilangan kemampuan dalam memproduksi gagasan.

Rocky menambahkan, Orde Baru sangat ringan tangan menghukum oposisi dengan
Pancasila. Di sini Pancasila hanya dipraktekkan sebagai ideologi pembungkam kritik ketimbang sebagai pembuka dialog. Bahkan pascareformasi ideologi ini terasa atavistis, karena klaim Soekarnoistiknya begitu tampil dominan.

Bahkan pemerintahan pada ini, Pancasila diperlakukan sebagai garis batas antara pendukung rezim dan pengkritiknya. Bahkan pengertiannya diperluas menjadi penentu, siapa yang pluralis dan siapa yang fundamentalis. Pancasila dijadikan alat ukur politik. Alat ukur yang kaku bagi kebhinnekaan.

Rocky juga kritis terhadap pikiran dan kinerja Jokowi. Kritiknya, seorang pemimpin politik yang sedang disanjung pendukungnya sebetulnya tak punya pikiran-pikiran yang pantas dibanggakan. Menurutnya, kehebatan seorang pemimpin politik diukur dari keluasan dan kedalaman pemikirannya, kesanggupannya menelurkan pikiran-pikiran bernas, inovatif dan kreatif layaknya Voltaire, cendekiawan filsuf yang lebih banyak bertungkus-lumus dalam dunia ide-ide, bukan pemimpin yang waktu dan tenaganya banyak dihabiskan berinteraksi dengan masyarakat.

Rocky menjelaskan, keistimewaan seorang pemimpin politik bisa ditakar dari
kesanggupannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, baik saat belum memiliki kekuasaan, atau saat memiliki kekuasaan, tapi belum begitu signifikan maupun saat gunung kekuasaan itu ada di tangan. Ia mengritik Jokowi pada sisi otentitas sikap merakyatnya yang diperlihatkan media massa, bukan mengukur kecemerlangan pikiran-pikirannya.

Sejak televisi dimanfaatkan untuk kampanye politik, otentitas perilaku watak tokoh publik perlu dipertanyakan terus-menerus. Ronald Reagan yang dari segi pemikiran jauh di bawah pesaing-pesaing politiknya dalam kontes merebut kursi kepresidenan di AS akhirnya menang berkat tim sukses kampanyenya, yang memanfaatkan televisi untuk membujuk warga AS terpesona oleh Reagan.

Bagaimana dengan Andy Arief (Ketua DPP Partai Demokrat)? Banyak kritiknya yang
disampaikan melalui tweeter. Bahkan sampai ada tweetwar dengan Budiman Sudjatmiko, kader PDI Perjuangan. Salah satu kritiknya soal perilaku boros keluarga Jokowi. AA mengritik saat Presiden Jokowi memboyong keluarganya ikut kunjungan kerja ke Turki dan Jerman. Tak hanya Ibu Negara Iriana, Jokowi juga membawa ketiga anaknya, yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Menantu Jokowi yang merupakan istri
dari Gibran, Selvi Ananda, juga ikut dalam rombongan. Begitu juga anak dari Gibran dan Selvi, Ethes, yang baru berusia satu tahun empat bulan.

Keputusan Jokowi yang memboyong keluarganya saat kunjungan kerja ke Turki dan Jerman menurut AA setidaknya ada 5 kritik. 1. Fasilitas yang diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, bukan kepala keluarga. 2. Baru pertama kali terjadi. Bahkan Presiden Soeharto pun tidak pernah mengajak cucu. 3. Presiden Jokowi tidak memberikan teladan kesederhanaan. 4. Presiden ajak seluruh keluarga “jalan-jalan”, sementara rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang dengan pencabutan subsidi bahan bakar minyak hingga listrik. 5. Dari awal jangan menonjolkan kesederhanaan jika pada akhirnya memboyong keluarganya ke luar negeri dengan pesawat kepresidenan.

Lalu apa yang dikritisi Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik? Tentu saja
banyak. Salah satunya, saat netizen mempertanyakan pendirian RN tentang sosok Prabowo Subianto. RN menjawab, mesti diingat, Jokowi berkuasa dalam persekutuan dengan Jenderal-Jenderal Orba yang namanya tersangkut pelanggaran HAM. Maka mereka yang
mempertanyakan RN tak memiliki dasar moral untuk menyoal moralitas orang lain,
RN menegaskan, pendirian moralnya pada Prabowo tidak berubah. Pada kenyataan saat ini menurut RN, Prabowo melakukan banyak hal baik, termasuk menolak Perppu pembubaran Ormas dan UU Pemilu yang dinilai inkonstitusional. Itu membuat posisi politik Demokrat lebih dekat pada Prabowo.

Namun begitu, RN menegaskan, pertemuan antar elit itu dilakukan bukan untuk koalisi Pilpres 2019. Ia menepis anggapan yang menuduh ada agenda koalisi 2019 dalam pertemuan SBY-Prabowo sehingga menyebut RN telah menjilat ludah sendiri. Pasalnya, dalam kicauan di 2014, RN menilai bahwa berkoalisi dengan Prabowo adalah hal yang salah. RN juga mengkritik Jokowi yang mengenakan pakaian militer saat bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta. RN menilai penampilan Presiden Jokowi memalukan dan menggelikan.

Satu lagi, RN, menyatakan berdasarkan hasil survei Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), 48,8 persen alumni UI menyatakan tidak puas dengan kinerja 3,5 tahun pemerintahan Jokowi. Tingkat ketidakpuasan tertinggi ada pada aspek keadilan sosial, yakni 51,7 persen. Artinya, survei itu menggambarkan saat ini Jokowi kehilangan dukungan dari kalangan terdidik, siapa kalangan terdidik itu, yaitu alumni UI.

RN menyebut sebagai kader Demokrat, dirinya dibebaskan untuk memiliki pendirian moral dan politik yang bisa berbeda. Dalam berbagai forum pengambilan keputusan partai, ia
menyuarakannya dan tidak pernah menyembunyikannya. Namun sebagai kader, ia juga terikat dan setia pada keputusan yang pada akhirnya diambil oleh forum pimpinan partai.

Bagaimana nasib RG, AA, dan RN setelah SBY mengisyararatkan berjuang bersama Jokowi pada 2019? Apakah mereka akan menjadi Cebong pada akhirnya? Memang sangat tak mengenakkan. Tapi itulah nasib bukan elit politik. Ini pelajaran buat kita semua. Dalam politik janganlah terlalu membenci (kepada lawan politik), sekaligus janganlah terlalu mencintai
(pemimpin sendiri). Karena sesungguhnya politik itu sangat dinamis dan semua bisa berubah.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR