Ketua FSB Nikeuba Desak PT. Transjakarta Penuhi Tuntutan Buruh

Dedi Hatdianto Ketua Umum FSB Nikeuba desak PT. Transjakarta penuhi tuntutan buruh

Ketua Umum FSB Nikeuba Dedi Hatdianto buka suara soal demo Karyawan Trans Jakarta beberapa hari lalu. Para buruh menuntut management PT Transjakarta  untuk mengakat mereka menjadi karyawan tetap.

“Demo buruh transjakarta yang terjadi belakangan ini membuka tabir bobroknya sistem kerja yang dimiliki PT Transjakarta, dari sistem kontrak yang berkepanjangan, larangan berserikat, hingga upah yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP),” ujar Dedi di Jakarta, (15/6).

Sebagai sesama Buruh, lanjut Dedi, dirinya merasa terkejut sekaligus prihatin terhadap nasib yang menimpa ribuan pegawai transjakarta tersebut. Dedi juga membuka pintu bagi Karyawan PT Transjakarta untuk bergabung di Serikat Buruhnya.

“Sebagai serikat buruh yang bergerak di sektor jasa, FSB Nikeuba membuka pintu bagi buruh PT Transjakarta untuk bergabung dan berjuang bersama merealisasikan tuntutan buruh yang relevan sesuai yang tertuang dalam peraturan perundangan di Republik ini,” kata Dedi.

Selanjutnya Dedi mengingatkan agar PT Transjakarta mempertimbangkan jasa serta pengabdian para pegawainya dalam mengambil keputusan terkait status kerja mereka.

“Dengan semua layanan yang diberikan oleh buruh transjakarta sejak tahun 2004, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta dan pengelola PT. Transjakarta mengakomodir tuntutan buruhnya, sangat tidak fair kalau buruh yang sudah bekerja sejak tahun 2004 tidak dianggap dalam hitungan dengan alasan PT. Transjakarta baru beroperasi di tahun 2015, lalu rentang 11 tahun itu dianggap apa?,” tegas Dedi.

Dedi menyayangkan stament yang dikeluarkan oleh Djarot Syaiful Hidayat serta Dirut PT Transjakarta yang menurutnya tidak mengindahkan tuntutan para Buruh.

“Statemen-statemen yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta dan Dirut PT Transjakarta yang mengancam akan Memutus hubungan kerja terhadap buruh PT. Transjakarta yang berdemo menuntut statusnya juga sangat tidak relevan untuk para buruh,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dedi, PT Transjakarta tidak boleh menghalangi buruhnya untuk berserikat, karena itu bertentangan dengan UUD 1945,UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

“Soal hak buruh inikan aturan mainnya jelas dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Kebebasan berserikat dan Konvensi ILO no. 98 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia” tandasnya.

Apalagi, menurut Dedi, buruh transjakarta tentu tidak asal berdemo dan sengaja menelantarkan penumpang, hal itu terjadi karena mereka berjuang menuntut status kerjanya yang tidak jelas.

“Pemprov DKI Jakarta dan manajemen PT Transjakarta tidak perlu panik dan merasa kebakaran jenggot atas demo buruh PT Transjakarta, lebih baik duduk bersama dengan para buruh dan menemukan win-win solution bagi semua pihak” ucap Dedi.

Diketahui, 5.800 orang Buruh PT Transjakarta saat ini masih berstatus PKWT alias kontrak.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR