Ketua KPU Jawa Timur: Anggaran Pilgub Jawa Timur 2018 Telan Rp.817 miliar

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito, Ketua KPU RI Arief Budiman, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Arief Budiman mengatakan, sukses tidaknya penyelenggaraan pemilukada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019,  tidak hanya digantungkan kepada KPU saja. Tetapi, menurut Arief, perlu dukungan semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, dan peserta pemilu. “Ini agar agenda pemilukada 2018 dan pemilu 2019 berjalan lancar dan sukses,” kata Arief di Surabaya, Jumat (16/6/2017).

Ia lalu memastikan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur berlangsung 27 Juni 2017. “Jadi masih menyisakan waktu satu tahun,“ imbuh Arief.

Arief mengaku, datang ke Grahadi untuk mengecek kesiapan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Ia diterima Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito, Asisten I Sekdaprov Jawa Timur Zaenal Muchtadien dan Kabiro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jawa Timur Anom Surahno.

“Nanti tahun 2018 itu ada 7 orang pejabat kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan ada 8 Plt bupati/walikota, karena bupati walikotanya mungkin tanding lagi,” kata Arief.

Sementara itu Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito menegaskan, KPU Jawa Timur sudah siap sebagai pelaksana pemilihan gubernur Jawa Timur dan 18 pemilihan kepala daerah serentak lainnya. “Kami sudah setahun lalu melakukan proses penganggaran. Dan telah berkoordinasi dengan pemprov dan dewan. Disepakati anggaran Rp 817 miliar untuk KPU Jawa Timur guna keperluan pilgub,” jelas Eko Sas, panggilan Eko Sasmito.

Eko juga menjelaskan, berdasarkan kesepakatan dalam naskah hibah. Pencairan pertama senilai Rp 119 miliar akan dilakukan bulan Juli 2017 dan kedua senilai Rp 698 miliar pada bulan Januari 2018.

“Karena pilkada ini serentak, ada juga yang sharing anggaran dengan kabupaten/kota. Seperti honorarium PPDP, distribusi logistik, dan proses kebutuhan TPS ditangani KPU provinsi. Sedangkan untuk honorarium PPK, PPS, KPPS dan penggandaan DPT jadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota,” urai Eko Sas.

Diperkirakan jumlah pemilih dalam pemilihan gubernur 2018 ini mencapai 32,3 juta. Mereka di antaranya terdiri atas pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih KPU Jawa Timur mendirikan rumah pintar pemilu di kantor KPU tiap kabupaten/kota yang sudah dilaunching sejak awal 2017.

Asumsi pemilih yang dilakukan KPU Jawa Timur berdasarkan prosentase kenaikan pemilih pada pemilihan presiden 2014, sebanyak 32,6 juta orang. Untuk TPS diprediksi 68 ribu TPS dan diperkirakan bisa berkurang lagi. Hal ini  karena 75 ribu TPS saat pemilihan presiden 2014.

“Total anggaran pilgub ini sekitar Rp 1,2 triliun jika ditambah keamanan baik Polda dan Kodam V/Brawijaya,” tandas Eko Sas.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR