KH Ma’ruf Amin : Konglomerat Kuasai Lahan Jauh Sebelum Pemerintahan Jokowi-JK

Foto Kiai Ma'ruf Amin. Di Kompleks Istana Presiden Jakarta Kamis (22/3/2018). KH Ma'ruf Amin menjelaskan konglomerat kuasai lahan sebelum Presiden Jokowi berkuasa (Eddy Santry)

Menanggapi tudingan yang disampaikan mantan ketua MPR RI Amien Rais soal 74 persen lahan di Indonesia dikuasai asing, Ketua MUI KH.Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa konglomerat kuasai lahan tersebut jauh-jauh sebelum Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin negeri ini.

“Kalau yang dikuasai asing itu sebenarnya bukan pada pemerintahan Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi. Dan itu sudah dikuasai orang. Saya nggak tahu asing (atau bukan) pokoknya konglomerat lah,” ujar Kiai Ma’ruf kepada awak media di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Pria yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut mengungkapkan hal itu setelah dirinya dikonfirmasi Presiden Joko Widodo. Kiai Ma’ruf justru menilai bahwa program pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Pemerintah saat ini justru dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Pasalnya selama ini ,menurut Kiai Ma’ruf, pengurusan sertifikat tanah dinilai sulit dan juga menelan biaya yang tak sedikit. “Pengurusan sertifikat tanah saat ini bukan hanya gampang dan murah, tapi justru dibuatkan, disampaikan, diantarkan. Saya kira mestinya hal itu harus disyukuri,” imbuhnya.

Menurut Kiai Ma’ruf, kebijakan atau langkah Presiden Jokowi dalam melakukan redistribusi aset tersebut sebagai bentuk respons permintaan MUI agar pemerintah memberdayakan ekonomi umat.

Adapun terkait kritik yang disampaikan oleh Amien Rais, Kiai Ma’ruf menilai seharusnya masyarakat memberikan kewenangan bagi Presiden Jokowi agar dapat melakukan penataan ulang terkait kepemilikan tanah.

“Sekarang ini justru beliau (Presiden Jokowi) sedang berusaha untuk membantu membagi-bagikan tanah kepada orang miskin melalui redistribusi aset. Semestinya hal itu didukung,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Terkait hal tersebut, Amin menyebut program sertifikat tanah itu adalah sebagai bentuk pengibulan karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun pemerintah justru terkesan diam.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR