KNPI Minta Libatkan Kaum Muda Mengoptimasi Sektor Pajak

Ketua KNPI, Muhammad Rifai Darus

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong reformasi regulasi sektor perpajakan. Pembaharuan itu dilakukan sebagai bagian dari kesepahaman di tingkat global. Indonesia sebagai entitas global juga turut andil dalam mensukseskan terjadinya pertukaran informasi perpajakan guna mengoptimasi pemasukan tiap negara di sektor pajak. Terhadap hal ini, Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (MRD) mengapresiasi langkah pemerintah.

Menurutnya, langkah awal pemerintah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) keterbukaan informasi keuangan untuk perpajakan (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI) antar negara sudah tepat.  Mengingat, secara teknis saat yang bersamaan agenda DPR tengah memasuki masa reses.

“Sementara tenggat waktu pelaksanaan kesepakatan negara-negara G20 dalam pertukaran akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan harus terlaksana pada September 2017 mendatang,” kata Rifai di Jakarta, Jumat (23/6).

MRD melanjutkan, implementasi beleid tidak bisa ditunda lagi. Kalau Indonesia menolak pemberlakuan keterbukaan itu reputasi negara bahkan citra kita dapat dipersepsikan sebagai negara yang melindungi dana illegal. Bila persepsi ini yang muncul, akan menyulitkan Indonesia dalam pergumulan internasional.

Ia memaklumi langkah pemerintah yang berharap agar DPR segera mengesahkan Perppu menjadi UU. Mengingat, kata MRD, postur penerimaan negara (APBN) masih bertumpu pada sektor pajak. Meski ratio (potensi) pajak belum bisa dikatakan optimal.

Dalam pengamatan MRD, kendala itu bisa disebabkan oleh regulasi, sosialisasi, citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga kesiapan seluruh komponen wajib pajak untuk menyadari bahwa kewajiban membayar pajak tidak sekedar dilatari oleh sanksi tetapi kesadaran dan kecintaan kita terhadap negara.

“Transimisi nilai ini yang seharusnya menjalar, mulai dari elit, birokrasi, pengusaha dan sampai pada lapisan terbawah yaitu masyarakat atau warga negara yang berstatus sebagai wajib pajak,” tambahnya.

MRD berharap, pemerintah dapat mengaktivasi energi kaum muda. Melalui wadah KNPI, MRD optimis, program tersebut akan optimal. MRD menjelaskan, KNPI akan membantu dan menjembatani sekat komunikasi antar pemangku kepentingan agar program ini dapat berjalan efektif, optimal dan rasio pajak kita terpenuhi.

KNPI merupakan wadah berhimpun kaum muda yang didalamnya terdapat beragam organisasi dengan aneka latar yang berbeda. Tiap organisasi yang berhimpun, memiliki jaringan dan infrastruktur organisasi hingga tingkat kelurahan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR