Koalisi Kedaulatan Benih Petani: Kedaulatan Benih Petani Masih Sangat Lemah

Konprensi pers Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani, mengenai pengenaan status tersangka terhadap Munirwan (1/8) di Kedai Tempo-Utan Kayu (BB Suryadi-indeksberita)

Kasus penangkapan 14 petani pemulia benih di Kediri sejak tahun 2005 sampai 2010, dan yang terbaru adalah penangkapan Bapak Munirwan, petani kecil pemulia benih padi sekaligus Kepala Desa (Gampoeng) Meunasah Reyeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, adalah contoh nyata lemahnya kedaulatan benih petani, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani kecil pemulia benih.

Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani, dalam Konprensi Pers yang mereka laksanakan pada hari Kamis (1/8) di Kedai Tempo, Utan Kayu-Jakarta Timur. Koalisi Kedaulatan Benih Petani memandang petani khususnya petani kecil, selama ini sangat berkontribusi terhadap penyediaan pangan dan penyediaan peluang kerja bagi masyarakat di pedesaan. Inisiatif dan berbagai Inovasi yang dikembangkan oleh petani kecil, terutama untuk mengumpulkan plasma nutfah, melestarian, dan penggunaan benih hasil pemuliaan tanaman, baik melalui kelompok tani atau organisasi tani yang diinisiasi oleh petani, menurut koalisi masyarakat sipil ini, seharusnya didukung, dilindungi dan diberdayakan.

Mereka  dan hingga mengingatkan, sebelum Indonesia merdeka, sistem/mode pertanian kita, khususnya petani pangan, bercorak budaya agriculture, bukan agri-bisnis yang bertumpu pada industri pertanian. Sejak dulu sistem budidaya dan perbenihan melekat dalam budaya petani.

Namun, sejak revolusi hijau, dilakukan lompatan yang sangat besar dimana pola budaya pertanian (Agriculture) digeser menjadi pola agri-bisnis dan industri pertanian. Ini memaksa sistem perbenihan petani semakin lama semakin hilang, diganti dengan sistem perbenihan formal yang berbasis korporasi dengan paket-paket teknologi yang tidak ramah lingkungan (bergantung pada herbisida dan pertisida).

Paket-paket teknologi ditawarkan, mengatasnamakan pencapaian produktifitas dan efisiensi guna memenuhi kebutuhan pangan. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, biaya pertanian semakin mahal, ekosistem pertanian dan budaya pertanian kita semakin rusak.

Dampaknya adalah: semakin rusaknya ekosistem lingkungan pertanian, petani semakin tergantung terhadap pestisida dan herbisida, dan sementara itu tujuan untuk mencapai swasembada pangan tidak tercapai. Yang paling mengkhawatirkan adalah hancurnya sistem perbenihan petani.

Saat ini sebagian besar petani dan pertanian kita tergantung terhadap benih-benih dari luar. Tidak banyak petani yang masih melakukan pemuliaan dan menyimpan benih-benih mereka, untuk mereka pergunakan dalam kegiatan pertanian. Sistem pertanian yang tergantung terhadap input luar yang besar, dimana petani harus selalu membeli benih setiap hendak menanam, menyebabkan kegiatan pertanian berbiaya tinggi, sementara hasilnya juga belum memenuhi kebutuhan pangan yang dijanjikan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih kemudian mengungkapkan sangat tingginya belanja benih setiap tahunnya. Berdasarkan luas tanaman pangan yang ditanam oleh padi sawah dan ladang, seluas 15.494.512 hektar, maka total kebutuhan benihnya sebesar 464.835 ton per tahun. Atau total belanja petani terhadap benih padi mencapai 6.97 trilyun per tahun, untuk benih jagung Rp 9.4 trilyun per tahun, kedelai Rp 306.17 milyar per tahun, bawang merah Rp 13.29 trilyun per tahun, cabe rawit merah Rp 42.19 milyar per tahun.

Ini menunjukkan, petani hanya dimanfaatkan sebagai obyek dalam perdagangan benih. Petani tak lagi mampu menyediakan benih secara mandiri, dijadikan bergantung dan tidak lagi berdaulat atas benih mereka.

Koalisi masyarakat sipil untuk Kedaulatan Benih Petani” yang terdiri dari Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), Indonesia For Global Justice (IGJ), Yayasan BINA DESA, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Field Indonesia, Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI), Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Aliansi Organis Indonesia (AOI), Forum Benih Lokal Berdaulat (BLB), menyerukan tuntutannya sebagai berikut:

Pertama, kami sangat menyayangkan terjadinya penangkapan Bapak Munirwan selaku petani kecil, Kepala desa.

Kedua, kami meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertanian untuk lebih mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan petani terutama petani kecil.

Ketiga, Koalisi juga meminta pemerintah menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak petani terkait dengan benih. Yaitu hak petani untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih/bahan hasil perbanyakan tanaman sendiri. Serta, negara juga harus menjamin hak petani untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan terkait perbenihan, pertanian dan pangan di tingkat nasional.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR