Koalisi Organisasi Tani Sikapi Pengenaan Status Tersangka Terhadap Munirwan

Konprensi pers Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani, mengenai pengenaan status tersangka terhadap Munirwan (1/8) di Kedai Tempo-Utan Kayu (BB Suryadi-indeksberita)

Tengku Munirwan, seorang petani sekaligus Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan memperdagangkan dan menyalurkan produk benih yang belum bersertifikat, pada tanggal 23 Juli 2019. Walaupun Munirwan sudah mendapat penangguhan penahanan sejak tanggal 26 Juli 2019, pengenaan status tersangka terhadap Munirwan disikapi dengan serius oleh para aktivis pertanian dan pertanahan, dengan membentuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani.

Dalam konprensi pers yang diadakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Benih Petani hari ini, Kamis (1/8/2919) di Kedai Tempo-Utan Kayu Jakarta Timur, Ketua Departemen Penataan Produksi dan Usaha Tani Aliansi Petani Indonesia (API), Muhammad Rifai menceritakan tentang kronologi penahanan dan pengenaan Munirwan sebagai tersangka. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Polda Aceh dan Kementerian Pertanian, bahwa Munirwan adalah direktur perusahaan yang kaya raya, adalah pemlintiran informasi.

“Munirwan itu petani kecil. Ia seorang kades yang inovatif,” ujar Muhammad Rifai.

Menurut Rifai, pengenaan status tersangka kepada Munirwan akan menghilangkan semangat petani untuk melakukan pemuliaan tanaman dan melakukan pembenihan sendiri. “Pemerintah harusnya memfasilitasi petani. Bukan malah menjadikan petani tersangka,” ujarnya

Sementara Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika, merenegaskan bahwa yang ada dalam UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman merupakan bentuk diskriminasi. Karena diskriminasi, menurut Dewi undang-undang ini rentan akan digunakan untuk mengkriminalisasi petani.

Sedangkan untuk kasus Munirwan, ia meminta agar kasusnya segera dihentikan bukan hanya sekadar penangguhan penahanan. Apalagi undang-undang ini telah mengalami judicial review.

“Sebaiknya Munirwan dibebaskan. Karena jelas ini bentuk pelanggaran konstitusi,” tegas Dewi.

Maruli yang akrab dipanggil Ruli dari Serikat Petani Indonesia (SPI) justru melihat pentingnya sosialisasi terhadap judicial review yang telah dilakukan terhadap UU nomor 12 tahun 1992 ini. Masih adanya kriminalisasi terhadap petani yang melakukan pemuliaan dan pembenihan sendiri, menunjukan bahwa aparat keamanan tidak tau adanya judicial review tersebut.

“Dengan adanya judicial review, petani sudah bisa memperileh varietas atau benih unggul melalui pemulian tanaman sendiri. Dan bukan tindakan melanggar hukum jika petani melakukan pengumpulan, dan pendistribusian benih lokal,” ujar Ruly.

Untuk diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan judicial review terhadap UU Nomor 12/1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. MK mengabulkan judicial review diajukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), IHCS, Bina Desa, API, Sawit Watch, AGRA dan beberapa lembaga lainnya pada 18 Juli 2013.

Majelis Hakim MK saat itu menyebutkan bahwa pasal 9 ayat 3, pasal 12 dan pasal 60 dalam UU nomor 12 tahun 1992, dinyatakan bertententangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR