Komisi III DPR RI Temukan Kejanggalan Dalam Eksekusi Lahan di Banggai

Anggota Komisi III DPR RI saat menggelar pertemuan dengan warga korban penggusuran lahan di Tanjung Sari Luwuk Banggai (istimewa)

Setelah melakukan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Kabupaten Banggai, 10 April 2018. Komisi III menemukan kejanggalan dalam eksekusi lahan di Banggai, tepatnya di Desa Tanjung Sari Kelurahan Keraton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Sulteng, 19 Maret 2018 lalu.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Syarifuddin Suding, meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa Ketua PN Luwuk Ahmad Yani. Karena Yani dianggap melanggar dalam eksekusi lahan yang diketahui tidak sesuai objek lahan.

“Setelah kami turun ke lapangan dan mendengar dari para korban eksekusi serta pejabat instansi terkait, kami menilai ada unsur error in person pada Ketua PN Banggai selaku pelaksana eksekusi,” tulis Suding yang dikirim ke sejumlah wartawan, Kamis, 12 April 2018.

Saat kunjungan, Komisi III menggelar dialog dengan korban eksekusi, Pengadilan Tinggi Sulteng, Kajati Sulteng, Polda Sulteng, Pemprov Sulteng, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulteng dan Pemerintahan Kabupaten Banggai di Kantor Bupati Luwuk Banggai.

Sudding mendesak instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Dan ia meminta Bareskrim Polri  segera turun tangan, karena pelaksanaan eksekusi terjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

Ia juga menjelaskan, proses eksekusi yang dilakukan PN Luwuk tidak sesuai dengan amar putusan Makamah Agung (MA). Menurut Suding, dalam amar putusan yang seharusnya hanya 38,984 meter persegi yang di eksekusi. Namun dalam pelaksanaan, panitera PN Luwuk mengeksekusi lahan menjadi seluas 18 hektar, yang di dalamnya ada 65 pemukiman warga yang memiliki Alas Hak yang sah sesuai dengan Perundang-undangan.

“Harus ada pihak yang bertanggung jawab, karena ini merupakan pelanggaran HAM terhadap warga yang tidak bersengketa namun menangung konsekuensi dari eksekusi,” jelas Suding.

Selanjutnya Sudding juga meminta semua pejabat di Kabupaten Banggai serta instansi terkait sepakat untuk tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga. Karena warga masih memiliki sertifikat yang sah sebagai bukti hak milik dan hak guna bangunan di atas lahan yang telah dieksekusi.

Anggota Komisi III yang turut serta dalam rombongan kerja, Masinton Pasaribu (PDI P), Abdul Wahab Dalimunthe (Demokrat), Anwar Rahman (PKB), Supratman Andi Agtas (Gerindra), Arsul Sani (PPP), dan Sarifuddin Sudding (Hanura), dan M Toha (PKB).

Terkait nasib warga korban eksekusi yang kini tinggal di tenda-tenda pengungsian, Suding meminta Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan dana APBD guna memenuhi hak-hak hidup para korban. “Bupati Banggai harus mengalokasikan anggaran pada APBD setempat untuk memelihara kehidupan para korban sampai ditemukan penyelesaian komprehensif atas masalah ini,” tutup Suding.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR