Komisioner KPK Harus Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

JAKARTA – Sejumlah fraksi di DPR seperti Partai Demokrat dan PKS yang berubah sikap dengan menolak usulan revisi Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memandang, Komisioner KPK peru dilibatkan dalam membahas isi revisi UU KPK itu. Karena bagaimanapun, Komisioner KPK yang nantinya akan menggunakan UU tersebut.

“Karena empat poin usulan revisi itu dianggap melemahkan, makannya harus melibatkan KPK dalam usulan konten revisinya,” kata Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini kepada wartawan.

Namun, lankut Jazuli, selama KPK belum dilibatkan dalam usulan poin revisi maka Fraksi PKS tetap akan menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Karena, PKS ingin revisi tersebut dapat menguatkan KPK agar lembaga anti rasuah itu lebih berani dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara.

“Jangan cuman kasus-kasus kecil yang kelas-kelas teri saja yang ditangani,” ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian, lanjut Jazuli, pemerintah juga harus kompak dan konsisten dalam pembahasan revisi ini. Sikap itu tentunya ditunjukan pemerintah dengan mau membahas revisi UU KPK bersama-sama dengan DPR. Karena bagaimanapun, awalnya revisi ini diusulkan oleh pemerintah.

“Jangan sampai tarkesan centang perenang antara Mentri Hukum dan Ham (Menkumham) dengan Istana dan lingkaranya seakan ada ketidakkompakan diantara mereka,”

Karena itu, Jazuli menegaskan, jika poin-poin tersebut tidak terpenuhi maka Fraksi PKS tidak akan mau melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Karena, tanpa kekompakan pemerintah, DPR serta KPK tentunya revisi itu tidak akan berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan produk hukum yang baik pula.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto berpandangan, pada intinya Demokrat tidak menolak revisi melainkan substansi dari revisi tersebut yang justru memperlemah KPK. Sehingga, Demokrat menawarkan adanya perbaikan dan penyempurnaan draf dan poin revisi UU KPK.

“Demokrat tidak menolak revisinya loh, tapi substansinya. Kalau substansinya ditujukan untuk betul-betul menguatkan kelembagaan KPK maka pasti kita dukung dong,” kata Didik kepada Wartawan.

Karena itu, menurut Didik, substansi dari revisi itu butuh analisa dan kajian yang mendalam. Karena, meskipun dari draf RUU yang disusun di Baleg DPR itu semangatnyaa ingin memperkuat, tapi fakta yang dilihat dari empat poin itu ada substansi yang kecenderungannya memperlemah KPK.

“Nah bisa saja nanti pada paripurna akan penuh dinamika kami Fraksi Demokrat akan bersikap tepat nanti,” tegasnya.

Dan kalau sikap Demokrat tidak setuju dengan draf RUU KPK itu, lanjut Didik, maka bisa saja kemudian paripurna mengembalikan prosesnya ke Baleg untuk menyempurnakan atau menyusun ulang draf.

“Kalaupun nanti di Baleg disusun, naskah disempurnkan. Konteks disempurnakan sesuai yang publik mau maka akan dinaikan ke pengambilan keputusan tingkat II yakni paripurna Demokrat bisa saja berubah sikap,” tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR