Korupsi Proyek PUPR, KPK Tahan Anggota DPR dari PAN

Anggota DPR kembali jadi tersangka korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro. Sebelumnya Ia diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

“Ya minta maaf saja kepada konstituen saya di Sulawesi Selatan atas kejadian ini,” kata Andi di gedung KPK Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Andi akan ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan kelas I Jakarta Timur cabang KPK yang terletak di Detasemen Polisi militer (Pomdam) Guntur Jakarta.

“Kedua saya ucapkan teirma kasih kepada PAN, hanya ucapan terima kasih saja, terkhusus kepada bendahara umum ya,” tambah Andi singkat.

Namun Andi tidak menjelaskan kenapa ia mengucapkan terima kasih kepada Bendahara Umum PAN yang saat ini dijabat oleh Nasrullah itu.

Andi adalah tersangka keenam yang berada dalam tahanan KPK. Pada 23 Agustus 2016 lalu KPK sudah menahan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Kementerian PUPR Amran Hi Mustary.

Sedangkan empat tersangka penerima suap lain yaitu anggota Komisi V DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V dari Golkar Budi Supriyanto, anggota Komisi V dari fraksi PAN Andi Taufan Tiro, dua orang rekan Damayanti yaitu Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin sudah ditahan dan sedang menjalani persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Penyuap dalam perkara ini adalah Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir yang sudah divonis bersalah selama 4 tahun penjara.

Andi Taufan Tiro dijerat pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam dakwaan Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir, Andi Taufan Tiro disebut menerima uang senilai total Rp7,4 miliar agar Andi meloloskan proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara yaitu jalan Wayabula-Sofi senilai Rp30 miliar dan peningkatan Wayabula-Sofi sebesa Rp70 miliar.

Andi kemudian minta fee sebesar 7 persen dari jumlah proyek yaitu Rp7 miliar.

Pemberian uang pertama dilakukan pada 9 November 2015 untuk proyek pembangunan Jalan Wayabula-Sofi sebesar Rp 2 miliar yang diberikan melalui Jailani di sekitar Blok M, dan keesokan harinya Jailani menyerahkan kepada Andi Taufan Tiro di belakang kompleks perumahan DPR Kalibata sekitar pukur 02.00 WIB

Kemudian pada 9 November 2015, Abdul Khoir bersama dengan Imran S Djumadil menyerahkan Rp2 miliar yang ditukare menjadi 206.718 dolar Singapura di ruang kerja Andi di gedung DPR.

Abdul Khoir kembali mengeluarkan Rp2,2 miliar untuk pembayaran fee proyek peningkatan jalan Wayabula-Sofi melalui Jailani di kompleks perumahan DPR. Namun uang dipotong Rp300 juta sehingga hanya Rp1,9 miliar yang diserhakan ke Andi Taufan Tiro.

Terakhir penyerahan uang pada 1 Desember 2015 sebesar Rp1,5 miliar yang diserahkan melalui Imran Djumadil dan Yayat Hidayat di warung tenda roti bakar depan makam pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.

Namun Andi selalu membantah hal tersebut, bahkan dalam sidang pada 25 April 2016, Andi Taufan membantah pernah menerima uang tersebu

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR