KPK Lakukan OTT Terhadap Direksi Perindo Atas Dugaan Suap Impor Ikan

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin 23 September 2019. Kali ini pihak yang terjaring dalam operasi senyap KPK adalah Direksi BUMN dibidang perikaan yakni Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo). OTT terhadap Direksi Perindo terkait dugaan suap impor ikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada awak media di Kantor KPK, di daerah Kuningan Jakarta. , dLaode mengungkapkanm, dalam operasi tangkap tangan tersebut, pihaknya mengamankan sembilan (9) orang di dua wilayah yakni Jakarta dan Bogor.

“Kami konfirmasi, hari ini kita ada giat di Jakarta dan Bogor. Ada sembilan orang yang kita amankan. Tiga orang di antaranya adalah jajaran direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir,” ungkap Syarif , Senin (23/9/2019) malam.

Selain mengamankan sembilan orang, Syarif mengungkapkan, turut pula diamankan barang bukti berupa uang sebesar US$30.000 atau lebih dari Rp400 juta. Uang tersebut diduga merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta.

“Diduga uang ini merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta,” kata Laode.

Menurut Laode, saat ini salah satu jenis ikan yang teridentifikasi dari jatah kuota impor ikan tersebut adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pihak yang diamankan tersebut sedang melakukan rapat ketika tim penindakan KPK ‘menyambangi’ mereka. Namun Febri tak merinci terkait agenda rapat tersebut.

“Saya tidak tahu persis ya rapatnya apa di Bogor, tapi memang ada kegiatan rapat di Bogor dan kami amankan sejumlah direksi dan pegawai Perum Perindo dari sana,” tutur Febri

Saat ini, KPK tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

“Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan,” ujarnya.

Berdasarkan situs  resmi perumperindo.co.id, Perindo memiliki 3 orang direksi. Mereka adalah Direktur Utama Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Arief Goentoro, dan Direktur Operasional Farida Mokodompit

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR