KPK Tahan Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara

Usai menjalani pemeriksaan perdana oleh  penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus gratifikasi, Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari  langsung mengenakan rompi orange . Dengan memakai rompi dan menaiki mobil tahanan tersebut,dapat dipastikan bahwa KPK telah menahan orang nomor satu di Kabupeten terkaya se Indoneisa itu.

Kepada awak media, Rita keukeh dan tetap  merasa tak bersalah atas kasus yang menjeratnya. Meski begitu Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) itu mengaku akan menjalani proses hukum tersebut.

“Saya tidak merasa bersalah atas dua tuduhan yang dituduhkan KPK ini. Proses ini harus saya lewati kalau diperiksa kan harus ditahan,” ujar Rita di Gedumg KPK sebelum digelandang ke Rutan, Jumat (6/10/2017) malam.

Rita juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia dan khusunya kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara atas kasus yang menimpanya.

“Saya minta maaf kepada rakyat Kukar atas penahanan ini. (Penahanan) harus dijalankan prosesnya, saya ditetapkan sebagai tersangka dan harus jalani prosesnya,” imbuh Rita.

Tak hanya Rita,namun KPK juga menahan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairuddin juga ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana tersebut.

Menurut Kabiro Humas KPK,  Febri Diansyah mengatakan Rita dan Khairuddin ditahan di rutan yang berbeda.  Rita ditahan di Rutan klas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, dan Khairuddin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

“Keduanya ditahan selama 20 hari kedepan ditempat yang berbeda,” papar Febri.

Pada 28 September 2017 lalu, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Rita. Rita disangkakan dua kasus sekaligus.

Kasus pertama Rita diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun sebesar Rp 6 miliar. Suap tersebut diberikan pada tahun 2010 silam.

Sedangkan kasus kedua, Politikus Partai Golkar itu diduga menerima bersama-sama dengan Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama menerima gratifikasi sebesar US$ 775 ribu atau Rp 6,97 miliar.
Akibat perbuatannya itu, Rita sebagai penerima dugaan suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR