KPK Tetapkan Hakim dan Panitera Sebagai Tersangka Suap dengan Kode “Ngopi”

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan OTT, kini menetapkan dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dan seorang panitera pengganti Jakarta Timur, sebagai tersangka. Kedua Hakim dan Panitera sebagai tersangka, atas kasus suap dalam perkara perdata yang sedang ditanganinya.

Adapun kedua Hakim dan Panitera tersebut, adalah Hakim R. Iswahyu Widodo dan Hakim Irwan. Sedang panitera pengganti PN Jakarta Timur adalah Muhammad Ramadhan. Selain hakim dan panitera, KPK juga menetapkan Arif Fitrawan (pengacara), dan pihak swasta Martin P. Silitonga, sebagai tersangka suap.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Hakim PN Jakarta Selatan terkait perkara yang ditanganinya di PN Jakarta Selatan tahun 2018, maka KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan 5 orang tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menggelar konferensi Pers di Gedung KPK, Rabu (28/11/2018).

Alex menuturkan bahwa kedua Hakim dan Panitera tersebut diduga menerima suap senilai Ratusan Ribu Dolar Singapura dari Advokat Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga. Menurut Alex, dugaan suap tersebut adalah terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources.

“Gugatan perdata ini terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018,” papar Alex.

Selama proses persidangan, papar Alex, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

“Selanjutnya, Advokat AF diduga menitipkan uang  47 ribu dollar Singapura atau setara Rp 500 juta kepada MR untuk diserahkan kepada Majelis Hakim. Diduga sebelumnya Majelis Hakim juga telah menerima uang sebesar Rp 150 juta dari Arif Fitawan melalui Muhammad Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela,” ungkapnya.

Dari Alex diperoleh informasi bahwa kelima tersangka menggunakan kata ‘Ngopi’ sebagai sandi dalam penyerahan melakukan aksi suap tersebut. Hal itu diketahui saat Arif akan menyerahkan uang senilai 500 juta rupiah kepada Ramadhan kepada pada Selasa 27 November 2018.

“Dalam komunikasi teridentifikasi kode yang digunakan adalah ‘ngopi’ yang dalam percakapan disampaikan ‘bagaimana, jadi ngopi enggak?,” kata Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Iswahyu Widodo, Irwan dan Muhammad Ramadhan sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan kepada Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR