KPK Tetapkan I Nyoman Dhamantra Sebagai Tersangka Korupsi Izin Impor Bawang Putih

Keterangan foto: Ketua KPK Agus Rahardjo menunjukan barang bukti OTT kasus korupsi izin impor Bawang yang menjerat anggota DPR RI, I Nyoman Dhamantra.

Setelah melalui penyelidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra (INY), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin impor bawang putih tahun 2019.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nyoman meminta fee sebesar Rp 3.6 miliar dan Rp 1.700 hingga Rp 1.800 per kilogram, dari pengurusan izin impor bawang putih dengan kuota 20 ribu ton.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan
I Nyoman Dhamantra (INY) sebagai tersangka,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Selain Nyoman, lanjut Agus, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Diantaranya orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati Basri (MBS); swasta Elviyanto (ELV). Kemudian Chandry Suanda (CSU) alias Afung, swasta Doddy Wahyudi (DDW) dan swasta Zulfikar (ZFK).

Sementara tiga orang lainnya berperan sebagai penerima yakni INY alias I Nyoman Dhamantra seorang Anggota DPR RI Periode 2014-2019, MBS alias Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaan Nyoman, dan ELV alias Elviyanto dari pihak swasta.

Dalam kasus ini, KPK menemukan ada alokasi pemberian fee sebanyak Rp1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Adapun pasal yang disangkakan dalam kasus ini yakni, untuk pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka terhadap keenam orang itu, papar Agus, bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar tim penindakan selama dua hari, pada Rabu 7 Agustus 2019 hingga Kamis 8 Agustus 2019. Sebagaimana diketahui, dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan 13 orang.

Agus mengatakan, pada Rabu, 7 Agustus 2019, tim mengamankan Mirawati Basri (MBS) orang kepercayaan Nyoman, Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW), Elviyanto (ELV), Zulfikar (ZFK), Lalan Sukma (LSK), Nino (NNO), Syafiq (SYQ), Made Ayu (MAY), WSN, dan MAT selaku sopir.

Kemudian secara paralel, tim mengamankan Doddy, Afung, dan Lalan Sukma pukul 21.30 WIB di sebuah Hotel di bilangan Jakarta Barat. Dari Doddy, tim KPK mengamankan bukti transfer sebesar Rp 2.1 miliar dari rekeningnya ke rekening seorang kasir di Money Changer Indocev.

“Selanjutnya, tim lain mengamankan ZFK (Zulfikar) swasta pukul 23.30 WIB di kediamannya di Cosmo Park, Jakarta Pusat,” kata Agus.

Setelah itu, Kamis, 8 Agustus 2019 pada dini hari pukul 02.41 WIB, tim mengamankan Syafiq di kediamannya di Jagakarsa. Kemudian, tim membawa Syafiq untuk mengantar ke rumah Nino dan menangkapnya.

Kemudian, lanjut Agus, Kamis pukul 13.30 WIB tim mengamankan INY (Nyoman) Anggota DPR RI yang baru tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten setelah menempuh perjalanan dari Bali.

“Kemudian, sekitar pukul 19.00 WIB, tim mengamankan Ulfa di kantor Money Changer Indocev di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat,” urainya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR