KPU Tegaskan, Mantan Koruptor Dilarang Berkompetisi dalam Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap pada sikapnya dan menegaskan bahwa mantan koruptor dilarang berkompetisi dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tahun 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi II di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (11/11).

“Kami tetap akan memasukan persyaratan tersebut,” tutur Evi.

Menurut Evi, aturan tersebut dibuat agar masyarakat di berbagai daerah yang mengikuti Pilkada serentak 2020 nanti dapat memiliki kandidat kepala daerah yang tak memiliki rekam jejak korupsi.

“Selain itu, kita juga akan memasukan persyaratan larangan bagi calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak bekas terpidana bandar narkoba dan terpidana kekerasan seksual terhadap anak,” tandas Evi

Evi mengungkapkan bahwa hal itu sudah tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Masih perubahan syarat calon. Perubahan syarat calon yang lain adalah pasal 1 huruf H, larangan mencalonkan diri dari mantan bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Ini dalam PKPU sebelumnya sudah ada,” kata Evi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPU juga memasukkan larangan mantan napi kasus korupsi mengikuti pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pasal dalam PKPU itu digugat oleh Wa Ode Nurhayati.

Dalam sidang yang digelar pada 13 September 2018, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Wa Ode Nurhayati. Hakim Agung membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR