Kudeta Merangkak Soeharto Tidak Bisa Ditiru

Foto: Istimewa

Membahas figur Soeharto dari aspek politik mungkin sudah mencapai titik jenuh. Sementara membicarakan Soeharto sebagai figur militer, justru acapkali terlewatkan, padahal itulah habitat awal Soeharto. Rekam jejak Soeharto sebagai panglima atau komandan satuan, memberi andil pada perilakunya di ranah politik. Solusi gaya komandan satuan militer, banyak dipraktikkan Soeharto ketika menjadi Presiden, setidaknya memberinya inspirasi.

Salah satunya capaian terpenting Soeharto adalah, ketika naik menuju kekuasaan melalui strategi yang kemudian populer sebagai “kudeta merangkak”. Tidak seperti model kudeta pada umumnya, seperti biasa kita saksikan di Thailand, Filipina, atau negara-negara Amerika Latin, dimana kudeta hanya berlangsung dalam hitungan hari, bahkan jam, layaknya operasi cepat khas militer. Sementara kudeta versi Soeharto, dilakukan secara bertahap, dengan durasi hampir setengah tahun, terhitung sejak 1 Oktober 1965, dan mencapai puncaknya saat turunnya Supersemar (Maret 1966). Karena operasi yang dilakukan Soeharto relatif lama, melalui fase berliku, hingga memperoleh sebutan “merangkak”. Beda dengan kudeta yang kita pahami selama ini, ketika sepasukan tentara merangsek ke simbol-simbol negara, seperti istana atau gedung parlemen, dengan dukungan kendaraan lapis baja.

Pasukan infanteri

Konsep ”kudeta merangkak” sebenarnya diadopsi Soeharto dari taktik pasukan infanteri dalam operasi lawan gerilya. Dalam operasi lawan gerilya, pihak yang menguasai ketinggian (seperti perbukitan), dianggap lebih unggul. Itu sebabnya dalam operasi tempur, pasukan infanteri selalu berusaha merebut posisi ketinggian. Apabila posisi ketinggian sedang dalam penguasaan pihak lawan, maka harus direbut dengan cara “merangkak”. Maksudnya naik perlahan dengan cara menyusup, bukan melalui serbuan frontal.

Strategi atau konsep kudeta merangkak akan sulit ditiru orang lain, selain karena sudah menjadi hak sejarah Soeharto, para epigon secara umum kelasnya masih di bawah Soeharto. Kaum “plagiat” itu cuma terpesona pada hasil akhir Soeharto, ketika Soeharto sudah tiba di Istana, kemudian diikuti dengan hidup sejahtera. Acapkali kita melihat adalah gerakan instan “gerpol” di sebuah kantor atau lembaga lainnya, ketika proses dan hasilnya kurang mulus, sehingga meninggalkan jejak berubah aib memalukan.

Sebagaimana sedikit disinggung di atas, tahapan kudeta merangkak di lapangan, Soeharto membutuhkan waktu sekitar enam bulan. Namun sebenarnya prosesnya sudah dirintis, sejak dirinya masih menjadi Panglima di Jawa Tengah (Kodam Diponegoro), pertengahan tahun 1950-an, dan mungkin bisa lebih jauh dari itu. Ada peristiwa yang kelihatannya sepele, namun sangat bermakna dalam memahami aspirasi Soeharto terhadap (khususnya) kesejahteraan.

Soeharto dibesarkan dalam keluarga sederhana di daerah Godean, Yogyakarta. Pernah suatu kali di masa masih kanak-kanak, baju lebaran yang sudah menempel di badan harus dilepas kembali, untuk diberikan pada adiknya, sebagai kakak Soeharto harus mengalah. Bisa kita bayangkan, kesedihan macam apa yang dirasakan Soeharto kecil ketika itu.

Meniru adalah kesia-siaan

Strategi kudeta merangkak sempat menjadi inspirasi bagi sejumlah anggota kabinet Soeharto (terakhir). Dengan dimotori Ginandjar Kartasasmita (Menko Ekuin), mereka balik menentang Soeharto, pada hari-hari  genting pertengahan Mei 1998. Tentu saja tidak sama persis, setidaknya dari segi waktu. Gerakan “merangkak” versi anggota Kabinet 1998 hanya dalam hitungan jam. Gerakan yang dilakukan Ginandjar dkk tersebut, termasuk yang mempercepat pengunduran diri Soeharto.

Saya sendiri berpandangan, meniru kudeta merangkak dengan segala modifikasinya, akan sia-sia belaka, mengingat strategi “kudeta merangkak” copyright-nya ada di tangan Soeharto. Jadi tidak bisa ditiru sembarang, dan lagi peristiwa besar itu tidak bisa diulang. Namun satu catatan penting, strategi itu telah memberi inspirasi bagi sekelompok orang di negeri ini yang ingin menggapai kekuasaan, mulai dari jabatan rendahan di tingkat kabupaten, sampai elit pemerintahan tingkat pusat.

Bagi yang sedikit mengikuti perilaku politisi di negeri ini, tentu pernah mendengar istilah “gerpol” (gerilya politik). Ini adalah sebuah tindakan terselubung untuk merebut jabatan atau kekuasaan yang bisa terjadi di lembaga mana saja. Gerpol sendiri bisa dianggap miniatur kudeta merangkak, mengingat karakternya yang mirip, seperti manuver terselubung para pelakunya dan dipenuhi intrik, sehingga pihak yang menjadi sasaran sama sekali tak menyadarinya, sampai suatu saat jabatan itu benar-benar lepas dari dirinya.

Artinya, obsesi terhadap kekuasaan (termasuk kesejahteraan) sudah dimulai sejak Soeharto belia, dan dia merencanakannya secara terukur bagaimana mencapai semua itu. Sangat jauh berbeda dengan situasi kekinian, ketika banyak orang berlomba-lomba memburu kekuasaan dan harta, tanpa perencanaan yang matang, dibanding Soeharto, kelas mereka masuk kategori abal-abal (mediocre). Seperti anggota kabinet yang membangkang pada pertengahan Mei 1998 tersebut, termasuk dalam kategori ini.

Kesabaran Soeharto

Kudeta merangkak tidak bisa ditiru, karena ada faktor dari Soeharto, yang rasanya juga akan sulit dilakukan pihak yang ingin “kudeta”, yakni soal kesabarannya. Sebagaimana sudah dijelaskan secara gamblang oleh sejarah, bahwa Soeharto terobsesi untuk menundukkan dua jenderal senior AD, yakni Ahmad Yani dan AH Nasution. Dengan kesabarannya yang ekstra tinggi, Soeharto bisa lepas dari bayang-bayang  dua jenderal tersebut.

Menonjolnya figur Ahmad Yani menjadikan Soeharto selalu berada di bawah bayang-bayang Ahmad Yani. Selama masih ada figur Ahmad Yani, Soeharto masih harus bersabar menanti pemunculannya. Membandingkan perjalanan karir keduanya menjadi menarik, karena Soeharto-lah yang menggantikan Yani sebagai Pangad (KSAD), setelah Yani ditemukan gugur di Lubang Buaya dalam Peristiwa 1965. Seolah Soeharto merupakan antitesis dari figur Yani.

Sekadar mengingatkan kembali, antara Yani dan Soeharto ada ikatan kultural (bersama perwira-perwira asal Jateng lain), yang dikenal sebagai “Rumpun Diponegoro”. Dalam perjalanan waktu kita bisa melihat, antara Soeharto dan Yani terjadi sedikit perberbedaan sikap, dalam pengamalan tradisi rumpun Diponegoro. Tradisi rumpun Diponegoro yang acapkali diasosiasikan dengan nilai-nilai kebatinan Jawa (kejawen), tetap dipegang teguh Soeharto hinga akhir hidupnya. Tidak demikian dengan Yani, yang lebih kosmopolitan, sepulangnya mengikuti pendidikan Seskoad di Amerika (Fort Leavenworth).

Kemudian dalam menghadapi Nasution, kesabaran Soeharto lebih dahsyat lagi, hampir empat dekade. Sebagaimana sudah diketahui, memang sempat terjadi ketegangan antara Soeharto dengan Nasution, pada tahun 1950-an, saat Soeharto masih Pangdam Diponegoro, sementara Nasution adalah KSAD. Nasution mempersoalkan bisnis ilegal yang dilakukan Soeharto beserta kroninya saat itu. Kesabaran Soeharto untuk menanti hari yang pas untuk “membalas” tindakan Nasution dahulu, ibarat seorang sniper (penembak runduk). Akhirnya saat yang ditunggu datang, pada penggal terakhir kekuasaannya, Soeharto memberi anugerah jenderal besar (lima bintang) pada Nasution.

Ini sebenarnya adalah  parodi bagi Nasution. Bagi tokoh sekaliber Nasution, anugerah jenderal besar sebenarnya tidak terlalu berarti. Bila tidak diberikan pun, tidak mengurangi nama besar Nasution. Tampaknya Soeharto sengaja memberi pangkat ini di hari senja Nasution, ketika secara psikis dan fisik Nasution sudah melemah, sehingga tak kuasa menolaknya.

Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
Penulis : Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer (khususnya TNI AD). Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu
BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR