Kunjungan Menlu Belanda, Indonesia Minta Dukungan Untuk Perangi Diskriminasi Sawit oleh Uni Eropa

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menerima Kunjungan Menlu Belanda Stef Blok. Foto Kemenlu.go.id

Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam memerangi diskriminasi sawit asal Asia Tenggara oleh Uni Eropa. Salah satunya adalah dengan meminta Belanda yang juga sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa membantu untuk memperbaiki citra produk kelapa sawit Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi setelah menerima kunjungan Menlu Belanda Stef Blok pada hari Selasa (3/72018).

Retno menuturkan bahwa dalam pertemuan di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat tersebut, ia dan Menlu Belanda membahas Draf Trialog (RED III) yang sangat berpotensi mendiskreditkan sawit Indonesia.

“Dalam pertemuan ini saya mengangkat isu palm oil dengan Menlu Blok. Kami berdua telah membaca draf trialog (RED III) antara Komisi, Dewan, dan Perlemen Uni Eropa, dan prihatin bahwa draf tersebut mengandung potensi tinggi diskriminasi terhadap kelapa sawit asal Indonesia,” tutur Retno kepada awak media.

Dalam Draf trialog tersebut menurut Menlu isinya adalah menetapkan adanya penggunaan indirect land-used changeatau penggunaan lahan secara tidak langsung sebagai kriteria. Indonesia menganggap bahwa keputusan tersebut belum seimbang dan lebih banyak menggunakan pandangan Uni Eropa dibandingkan pandangan yang diterima secara internasional

“Bagi Indonesia, kita akan terus bekerja demi menjamin bahwa tidak ada lagi diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit. Kita sepakat untuk berdiskusi dengan Uni Eropa terkait isu tersebut,” tandas Retno

Parlemen Eropa mengeluarkan kebijakan menghapus penggunaan biodisel dari minyak nabati mulai tahun 2030. Namun penggunaan minyak dari kelapa sawit (termasuk sawit dari Indonesia) akan dimulai pad 2021 mendatang. Kebijakan ini pun menuai protes keras dari Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Indonesia menganggap kebijakan tersebut sangat diskriminatif terhadap komoditas sawit. Aturan itu pun dinilai bisa mengancam kesejahteraan petani sawit dan juga tak sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam berbagai kesempatan, Pemerintah Indonesia telah berupaya melawan kebijakan Parlemen Eropa yang dinilai sangat merugikan negara-nagara produsen sawit dunia termasuk Indonesia diantaranya dengan mengajak Malaysia dan Thailand dalam memerangi diskriminasi sawit oleh Uni Eropa itu.

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi juga acap kali menekankan adanya keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan aspirasi dalam komitmen SDGs 2030.

Bahkan dalam pidato tahunanya pada 9 Januari 2018 lalu, Menlu Retno tak segan-segan menegaskan Indonesia tidak akan diam menghadapi kampanye hitam dan diskriminasi yang dilancarkan oleh Eropa dan Amerika Serikat terhadap kelapa sawit terutama yang berasal dari Asia Tenggara.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR