Kurangi Biaya Mobil Listrik, Pemerintah Dorong Produksi Baterai Litium Dalam Negeri

Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dalam briefing Coffee Morning di kantornya menjelaskan tentang upaya membangun produksi baterai litium dalam negeri. (Foto Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman)

Pemerintah menyatakan keseriusannya dalam penggunaan mobil berbahan bakar listrik untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada BBM. Untuk itu pemerintah akan serius mendorong produksi baterai Litium dalam negeri.

Keseriusan ini dijelaskan oleh Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan kepada para jurnalis dalam briefing Coffee Morning di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (30-11-2018). Dalam kesempatan tersebut, Menko Luhut menegaskan bahwa komponen utama penentu ongkos produksi mobil listrik adalah baterai.

“Mobil listrik kuncinya di baterai, kalau kita sudah bikin murah teknologinya, maka mobil listriknya bisa lebih murah. Jadi cost untuk mesin kurang,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk membuat baterai litium sendiri. “Ini bisa kita buat. Nah inilah kelebihan kita, punya baterai ini. Di negara lain masih susah,” bebernya.

Dengan potensi itu, Menko mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin lagi mengekspor biji nikel seperti yang sebelumnya terjadi di Indonesia. “Sekarang kita ngga ingin ekspor lagi nikel. Kita berpuluh-puluh tahun ekspor nikel, sekarang kita mau bikin dalam negeri semua dengan turunannya,” katanya.

Komitmen pemerintah itu menurut Menko Luhut telah diimplementasikan dalam bentuk pemberian izin investasi bagi Tsingshan group, perusahaan stainless steel asal Tiongkok, untuk memproduksi baterai litium di Morowali, Sulawesi Tengah. “Kita mau jadi global player (pemain global), kita yang atur diri kita bukan orang lain,” tukasnya.

Proyek ini, menurut Menko Luhut, peletakkan batu pertamanya akan dilakukan pada tanggal 11 Januari mendatang. Menjawab pertanyaan media mengenai kekhawatiran sejumlah pihak terkait tenaga kerja asing yang akan masuk seiring dengan pembukaan keran investasi, Menko mengatakan tidak perlu dikhawatirkan.

“Untuk awal, ya kita bolehkan mereka memakai tenaga dari negara tersebut selama maksimal 4 tahun, tapi kita minta mereka harus bangun politeknik untuk gantikan tenaga asing itu,” katanya.

Menko mencontohkan Kawasan Industri Terpadu Morowali yang telah memiliki Politeknik sendiri dengan pengajar dari ITB serta praktek langsung di pabrik. “Lalu, peneliti kita juga kita minta dilibatkan dalam produksi baterai litium agar ada transfer teknologi,” tegasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR