Larangan Buang Sampah di Sungai, Bima Lupa sudah Ada Perda?

BOGOR – Guna menjaga kebersihan Sungai Ciliwung, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto berencana akan membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Hal itu dikatakan Bima Arya saat aksi sosial Rain Fellow Festival (RFF) 2016, di Bogor, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (19/12/2016).

“Saya nanti akan undang teman-teman komunitas peduli lingkungan untuk meminta masukan langkah apa yang mendesak yang perlu dilakukan Pemkot Bogor, jika diperlukan Perwali, kami siap,” urainya sebagaimana dikutip indeksberita.com.

Pada kesempatan itu, penyelenggara RFF Fitri mengatakan, habitat dan ekosistem ikan di Sungai Ciliwung belakangan ini sudah banyak rusak terdampak sampah.

“Ikan-ikan pun perlahan mulai terancam punah, misalnya ikan mata merah yang menjadi ikan endemik di Sungai Ciliwung. Saat ini ada tiga ribu ikan mata merah sebagai percobaan dilarung ke sungai. Tujuannya RFF kembali mendoktrin mereka (masyarakat) bahwa hujan itu adalah berkah, tema gambar siap dan tanggap bencana, happy with the rain. Menghilangkan ketakutan akan musim penghujan,” jelasnya.

Rencana menerbitkan payung hukum larangan membuang sampah ke sungai ini sebenarnya sudah pernah digagas Wakil Walikota Bogor, Usmar Harimar sejak April 2016 lalu. Saat itu, Usmar juga pernah menjanjikan akan segera membuat aturan lewat Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah. Usmar menilai, Pemkot Bogor harus menguatkan aturan, kemudian membuat bank sampah, yang saat ini baru ada 12 buah di 66 kelurahan. Namun, sayangnya, hingga jelang tutup tahun 2016 perda tersebut juga tak kunjung direalisasi.

“Sebelumnya memang dulu pernah akan digagas Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar, tapi sampai saat ini payung hukum yang dimaksud belum menjadi raperda. Dan, setahu saya soal larangan membuang sampah di sungai itu sudah ada di Perda Kota Bogor No 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum. Dimana dalam perda itu disebutkan, setiap orang dan /atau badan yang membuang sampah atau limbah ke sungai diancam dengan pidana paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp50 Juta. Lucunya, kok masih mau dibuat perda lagi? Apa walikota tidak kenal produk hukum yang dihasilkan Pemkot Bogor?,” kritik Sekretaris Bogor Government Watch, Soni Ferdianto panjang lebar. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR