LBH BMI Minta Bareskrim Polri Hentikan Kasus Meme Setya Novanto

Ridwan Dharmawan dari LBH BMI. Hari ini (4/11/2017) meminta Mabes Polri jentikan kasus Meme Setya Novanto (foto dokumen)

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banteng Muda Indonesia (BMI) meminta Bareskrim Mabes Pokri menghentikan penyidikan atas 32 akun Facebook, Instagram, Twitter, yang dilaporkan atas kasus meme Setya Novanto saat ia terbaring di Rumah Sakit (RS) Premier Jatinegara Jakarta pada September lalu. LBH BMI juga meminta Polri untuk membatalkan status tersangka Dyan Kemala Arrizqi (29) yang merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Bareskrim Polri sebaiknya hentikan penyidikan atas laporan‎ polisi oleh Setya Novanto dan batalkan status tersangka atas nama Dian Kemala Arrizqi,” kata Ridwan Darmawan di Jakarta, Sabtu (4/11).

Direktur LBH BMI, Ridwan Darmawan mengatakan, ‎kritik melalui meme terkait Setnov harus dipandang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Ridwan memandang, pembuatan meme merupakan kreatifitas milenial dalam mengemukakan pendapat, akibat dari majunya teknologi informasi saat ini.

“Ekspresi yang divisualisasikan dalam meme yang menyebar di media sosial adalah gambaran kekecewaan publik atas perilaku elit dalam memegang amanah jabatan publik serta “megadrama” sakit kronis ketika menghadapi hukum,” kata Ridwan, yang biasa dipanggil dengan sapaan akrabnya Bogel.

‎Ridwan menyesalkan sikap Bareskrim Mabes Polri yang begitu cepat merespon kasus meme Serya Novanto. “Laporan polisinya oleh Setya Novanto pada tanggal 10 Oktober lalu. Bareskrim dengan cepat melakukan penangkapan terhadap Dyan Kemala Arrizqi pada 31 Oktober 2017 serta menetapkannya status tersangka,” katanya lagi.

Cepatnya respon Bareskrim Mabes Polri, menurut Ridwan, menimbulkan kesan seakan Bareskrim Polri mengistimewakan Setnov dan melalaikan kasus-kasus besar yang lebih penting.

Ia menambahkan, bukan lagi menjadi rahasia kalau publik sudah mengetahui bahwa Setnov adalah sosok yang sering ‘bermasalah’ dengan hukum, tetapi selalu lepas dari jerat hukum. Bahkan, ketika dirinya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pun Setnov berhasil lepas dari jerat hukum.

“Inilah yang dinamakan hukum belum bisa berlaku adil dan belum bisa  memperlakukan setiap orang sama di hadapan hukum. Polri telah memperlakukan sangat istimewa terhadap kepentingan dan harga diri seorang Setnov,” sesal Ridwan.

Kreatifitas yang sangat maju sat ini, lanjut Ridwan, menuntut Polri harus berpikir maju dan moderen. Polri harus meninggalkan cara berpikir konvensional ketika berhadapan dengan  teknologi informasi yang semakin canggih. Apalagi, meme bermuatan kritik dimaksudkan untuk perbaikan penegakan hukum dan perbaikan terhadap perilaku pejabat.

“Jika polisi terlampau aktif menindak kreativitas dalam bentuk kritik semacam itu, sementara kritik itu sendiri bagian dari hak dan kewajiban masyarakat dalam membantu penegak hukum memperbaiki proses penegakan hukum, lantas dijadikan sebagai sebuah tindakan kriminal, maka polisi akan kehabisan energi hanya untuk mengurus jutaan meme yang selalu berseliweran di media sosial,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR