Lembaga “Tumbak Cucukan” Komisi Pengadu Penghina Presiden

Tri Agus Siswowiharjo (indeksberita)

Kalangan aktivis kian resah terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang digodok di DPR. Ada rencana menghidupkan kembali pasal 134 KUHP tentang penghinaan presiden yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Tulisan ini sebenarnya terispirasi dari status Facebook Wilson. Aktivis PRD itu menulis pengalaman betapa merasa terhina mendapat surat panggilan dari polisi bahwa dirinya melanggar pasal 134 KUHP. “Pasal 134? Masak saya cuma dianggap penghina presiden.

“Ada yang lebih berat lagi ga?” Kira-kira itu jawaban Wilson kepada polisi. Dan kita tahu kemudian Wilson dan kawan-kawan diciduk tentara dan dijebloskan ke penjara dengan pasal UU Subversif.

Pengalaman saya tentu berbeda. Saya tak sempat bernegosiasi dengan polisi yang menangkap saya dengan pasal sama di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 1995. Saat itu, sudah menjadi kebiasaan para aktivis jika mau masuk markas PIJAR Indonesia, yang ada tulisan “Ragu-ragu Pulang Saja”, sering mengatakan, “Selamat malam saya dari Kepolisian (atau Kodam)…akan membawakan sebuah lagu….” dan gaya bercanda yang lain. Nah saat polisi sungguhan datang, saya pun menganggap, “Ah ini paling kawan-kawan yang datang…”

Saat membaca pledoi pada September 1995 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saya mengatakan, “Saya yakin seyakin-yakinnya, bahwa saya bukanlah orang terakhir yang mengalami pemenjaraan Orde baru seperti sekarang ini. Masih akan ada lagi calon-calon penghina Soeharto. Hal itu akan terjadi, karena memang pada dasarnya Soeharto patut dihina. Untuk itu saya berpesan, agar anda latihan dulu. Anda boleh menghina Soeharto sepuas-puasnya dengan meneriakkan yel-yel : “Ganti Soeharto !” , “Soeharto Goblok !”, dll, tanpa kena jerat pasal 134 KUHP. Bagaimana caranya ? Tontonlah sepakbola antara Medan Jaya melawan manapun, di mana salah seorang pemainnya bernama Soeharto. Anda akan beruntung, membeli satu tiket bisa menonton bola, karate, bahkan bisa menghina Soeharto sepuas-puasnya.”.

Saya tak habis pikir mengapa pemerintah menyetujui menghidupkan pasal karet yang telah ‘dimatikan’ MK. Pasal ini pada era Soeharto menelan banyak korban. Mereka yang kritis terhadap pemerintah dituduh menghina presiden, antara lain Sri Bintang Pamungkas, Nuku Soleiman, Yeni Rosa Damayanti, dan banyak lainnya. Saya tentu khawatir korban pertama bila pasal ini kembali diberlakukan adalah pers. Pasal penghinaan kepala negara ini lentur dan bisa ditafsirkan sesuai keinginan penguasa. Bila ada narasumber atau media kritis, dengan mudah, penguasa membungkam. Ini tentu kemunduran bagi demokrasi.

Presiden Jokowi pernah mengatakan, “Sejak saya walikota lalu gubernur, setiap hari saya dihina, kalau saya tuntut, penjara pasti penuh,” ujar Jokowi. Kita semua tahu sejak Jokowi memimpin negeri ini sudah beberapa kasus penghinaan terhadap dirinya. Dari Obor Rakyat sampai Saracen. Ada yang dimaafkan ada yang sampai meja hijau. Sejauh ini tak ada masalah bagi pribadi Jokowi. Bahkan anak-anak Jokowi menyatakan biasa saja saat ayahnya atau ibunya dihina oleh sebagian masyarakat terutama lewat media sosial.

Anak bungsu Jokowi, Kaesang, bahkan menjadikan kartu kuning yang dipopulerkan Ketua BEM UI saat Jokowi berkunjung ke kampus itu menjadi bagian dari promosi usahanya. Kaesang sengaja membuat meme seolah-olah ada wasit memberikan kartu kuning kepada Kaesang. Tetapi kartu kuning agar Kaesang madhang atau istirahat makan. Madhang adalah usaha rintisan Kaesang di bidang kuliner yang berbasis aplikasi di smartphone.

Wacana yang kini berkembang adalah membedakan antara menghina dan mengkritik. Menghina itu biasanya tertuju kepada personal dan tanpa dasar. Sementara mengkritik itu terkait kinerja seseorang dan umumnya dilandasi data. Tetapi bagaimana mengkategori dua hal di atas di tengah kebebasan berpendapat dan pers saat ini, tanpa kita kembali ke era otoriter sebelum 1998? Bisakah pasal-pasal dalam KUHP nanti secara rinci membedakan mana menghina dan mana mengkritik? Sehingga KUHP baru nanti tak ada pasal karet yang bisa menjerat apa saja dan kepada siapa saja. Sampai di sini saya tetap khawatir pasal itu tetap menjadi semacam pasal karet.

Karena itulah saya mengusulkan, pertama pasal itu tetaplah seperti saat ini. Pada tahun 2006 MK sudah mengabulkan bahwa pasal 134 KUHP bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, pasal penghinaan kepada presiden menjadi delik aduan, bukan delik umum seperti dulu. Jadi sebuah penghinaan menjadi kasus di pengadilan jika ada yang mengadukan. Jangan lupa selain KUHP negeri ini juga mempunyai UU ITE yang bisa menjerat siapa saja.

Kedua saya mengusulkan dibuat lembaga atau badan baru di luar negara (pemerintah), tetapi harus dibiayai sendiri oleh presiden sebagai pribadi bukan dibiayai negara. Badan atau Komisi Pengadu Penghina Presiden (BPPP atau KPPP). Lembaga ini tugasnya menilai apakah sebuah ujaran atau tulisan bisa dikategorikan menghina presiden atau tidak. Jika ternyata temuannya diduga menghina presiden, maka tugas berikutnya adalah mengadukan orang yang diduga menghina tadi ke bareskrim polisi.

Lembaga itu idealnya dianggotai oleh pakar hukum pidana, penyidik polisi, penyidik jaksa dan ini penting, mantan pelaku penghina presiden. Dalam bahasa Jawa lembaga ini semacam “tumbak cucukan”. Lembaga yang kerjanya mengadu. Ya memang begitu. Karena konsekuensi pasal penghinaan kepada presiden sebagai delik aduan. Dan untuk itu, saya bersedia mencari orang yang tepat dan bersedia duduk di sana. Cuma mencari orang lho.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR