Lima Nama Calon Komisioner Komnas HAM Rekomendasi JPP HAM

Jaringan Perempuan Peduli Hak Asasi Manusia (JPP-HAM)  merekomendasikan lima nama calon Komisioner Komnas HAM untuk periode 2017-2022. Melalui kajian dan penelusuran rekam jejak, calon komisioner tersebut tentu saja diutamakan yang memiliki kompetensi perspektif gender.

Wakil Koordinator Woman and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII) Erma Susanti, pihaknya telah menyusun rumusan untuk memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI, bahwa keterwakilan perempuan memang harus ada di Komnas HAM.

“Dan melalui rekomendasi ini penting untuk mengontrol seleksi komisioner Komnas HAM di Komisi III DPR RI. Sebab isu pelanggaran HAM perempuan masih tinggi di Indonesia, “ kata Erma di Hotel JW Marriot, Rabu (2/8/2017).

Lima nama yang disebutkan Erma adalah: mantan Komisioner Komnas Perempuan Arimbi Herupoetri, komisioner Komnas HAM masih aktif Sandra Moniaga, anggota Tim Pencari Fakta Munir Amirudin, Koordinator KontraS Harris Azhar dan Akademisi Sri Lestari.

“Selama ini yang terjadi, komisioner yang tidak punya perspektif gender, tidak terlalu getol (serius) memperjuangkan kasus pelanggaran perempuan. Kami berharap punya perwakilan perempuan di Komnas HAM,” ujar Erma.

Ia pun melanjutkan, bahwa pengawalan yang dilakukan spontanitas, setelah mengetahui panitia seleksi menggelar rekam jejak 28 calon beberapa waktu lalu.  “Lima orang tadi secara konten analisis bisa menjadi garansi menuntaskan hak asasi manusia khususnya isu perempuan,” tandas Erma.

Sebagaimana terjadi, panitia seleksi Komisioner Komnas HAM masih dalam proses berjalan. Terdapat 28 orang calon yang lolos seleksi publik. Panitia seleksi akan memilih 14 nama yang akan dibawa ke DPR. Mereka akan diikutikan tahap uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Kemudian, DPR akan memilih tujuh nama untuk ditetapkan sebagai komisioner Komnas HAM periode 2017-2022.

Sementara itu akademisi yang juga anggota Dewan Kota Surabaya Pinky Saptandari mengatakan, pihaknya meminta DPR RI agar mampu memilih calon komisioner Komnas HAM terbaik. Selama ini yang terjadi persoalan pelanggaran HAM tidak menjadi perhatian serius, terutama berkaitan dengan persoalan perempuan dan anak.

“Banyak isu-isu perempuan, perlindungan anak dan kelompok berkebutuhan khusus, itu belum menjadi satu concern yang sungguh-sungguh, dan masih banyak kasus-kasus yang harusnya masuk ke ranah pelanggaran terhadap eksploitasi terhadap perempuan dan anak,” kata Pinky.

Menurut Pinky, itu kemudian menjadi lemah karena kemampuan para komisioner di Komnas HAM yang tidak cukup kuat di bidang itu.

“Nah itulah yang menyebabkan kita merasa bahwa ini harus ditekankan, ini harus didesakkan, karena tanpa itu mungkin DPR RI juga tidak merasa ini sebagai sesuatu yang penting,” tandas Pinky.

Ia pun menekankan, selain mampu merekrut dan menentukan komisioner Komnas HAM, pentingnya penguatan kewenangan Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Itu merupakan suatu PR (pekerjaan rumah) yang saya kira penting ya, bahwa tidak saja merekrut yang baik, tetapi bagaimana mereka (Komnas HAM) juga mempunyai suatu kewenangan yang lebih bagus di dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM,” lanjut Pinky.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR