LSM Anti Korupsi Desak Kejati Periksa Walikota Bogor

LSM Gerak demo di kejati

BOGOR – Belum tuntasnya teka-teki siapa otak kasus penggelembungan (mark up) harga pembelian lahan Jambu Dua senilai Rp 43.1 miliar membuat banyak kalangan organisisi kepemudaan geram. Tadi pagi, Kamis (17/3/2016), puluhan massa asal Kota Bogor yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti Koruptor (GERAK) menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat di Bandung.

Massa yang terdiri dari gabungan masasiswa itu menuntut Kejati Jabar segera  memeriksa Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selain itu, mereka juga minta agar pejabat Kota Bogor yang terkait dalam penggelembungan anggaran pembelian lahan Jambu Dua segera dijadikan tersangka.

Koordinator GERAK Muhammad Sufi mengatakan, Walikota Bogor Bima Arya diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Angkahong, Jambu Dua, Kota Bogor. Dikatakan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun (UIKa) Bogor, kasus penggelembungan belanja daerah tersebut diduga  merugikan negara hingga Rp 43,1 miliar.

“Kami mendesak agar Kejati Jabar segera memeriksa dan menangkap Walikota Bogor. Sita seluruh dokumen APBD-P Kota Bogor 2014,” kata Muhammad Sufi dalam pernyataan sikapnya yang diterima indeksberita.com.

Kehadiran puluhan pengunjuk rasa Gerak asal Kota Bogor di Kejati Bandung tersebut terjadi setelah sebelumnya beredar kabar, Kamis (17/3), Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mendapat giliran diperiksa.

Sebelumnya, empat pimpinan DPRD Kota Bogor juga sempat dipanggil Kejati Bandung dan menyusul selanjutnya, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar, Sekdakot Bogor Ade Syarif dan Kepala BPKAD Kota Bogor, Hanafi. Saat indeksberita.com mengkonfirmasi Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak didapat jawaban dari telepon gengamnya.

 

Saat diwawancarai indeksberita.com, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono, membantah adanya pemeriksaan terhadap pimpinan dewan di Kejati di Bandung terkait kasus itu pada Senin (14/3) lalu.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, dirinya dan jajaran Wakil Ketua DPRD Kota Bogor lainnya, seperti Heri Cahyono (Fraksi Golkar), Jajat Sudrajat (PKS) dan Sopian (Partai Gerindra) datang ke Kejati Jabar untuk dimintai keterangan
Terkait kasus tersebut, menurut Untung, DPRD Kota Bogor hanya menyetujui anggaran pembebasan di Blok B Pasar Warung Jambu sebesar Rp 17. 5 Miliar dalam APBD Perubahan Kota Bogor tahun 2014.

“Seingat saya, DPRD Kota Bogor sudah mengeluarkan SK persetujuan anggaran hanya Rp 17.5 miliar. Tapi tiba-tiba dari sana (pemkot-red) malah mengatakan anggaran mencapai lebih Rp 43.1 miliar. Saya sendiri tidak tahu tambahan anggaran itu dari mana. Coba tanya saja ke pemkot,” ungkapnya.

Dari penelusuran dokumen, dalam rancangan perubahan APBD 2014 yang disetujui bersama Kepala Daerah dengan DPRD Kota Bogor pada 15 Oktober 2014, memang hanya tercantum Rp 17,5 miliar. Begitu pula yang tercatat dalam Keputusan Gubernur Nomor 903/Kep.1530-Keu/2014 tentang Evaluasi Rancangan Perubahan APBD 2014.

“Jadi sudah jelas bahwa yang disetujui oleh DPRD Kota Bogor hanya Rp17.5 miliar. Keputusan itu pun sudah diparipurnakan dan sudah sesuai juga dengan evaluasi dari Gubernur Jawa Barat setelah dikeluarkannya SK pimpinan DPRD Nomor 903-13 Tahun 2014 tentang Rp 17.5 miliar tersebut,” pungkas Untung.(ek).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR