Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, DPR Setuju Pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI

Setelah Fit and Proper Test, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, mengumumkan : Komisi I menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto Sebagai Panglima TNI. (Foto dokumen)

Presiden telah mengajukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jendral Gatot Nurmantyo. Hari ini Rabu (6/12/2017), Hadi Tjahjanto telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) di Komisi I DPR RI. Dari hasil fit and Proper Test, Hadi dinyatakan layak menjadi Panglima TNI.

Hal tersebut dinyatakan langsung oleh Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. “Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI,” kata Kharis pada hari Rabu (6/12/2017), di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta.

Kharis menjelaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan dilakukan dalam tiga tahap, dari kelengkapan administrasi sampai visi dan missi. Dan aspek yang dinilai dari calon panglima TNI adalah Kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan kemampuan untuk menjaga dan merawat NKRI.

Dengan disetujuinya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI oleh Komisi I DPR, maka persetujuan itu akan dibawa ke sidang paripurna untuk menjadi keputusan DPR. Setelah itu pelantikan sudah bisa dilakukan.

Ancaman Saat Ini Bagi TNI

Dalam Fit and Proper Test, Hadi menjelaskan tentang tantangan dan ancaman yang ada saat ini, yang harus dihadap oleh TNI. Pertama, munculnya tatanan dunia baru akibat lahirnya kekuatan ekonomi baru, seperti Cina, Rusia, dan India. Kemajuan ekonomi Cina membuat militer Cina berkembang dengan pesat dan memperkuat kemampuan China bila melakukan perang di kawasan Laut China Selatan. “Hal ini berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan,” ujar Hadi.

Selain itu ada aktor-aktor non-negara yang mengusung kepentingan individu maupun kelompok, yang menimbulkan instabilitas di sejumlah kawasan, seperti Timur Tengah, Irak, Suriah, dan di Asia dengan munculnya ISIS, termasuk persoalan nuklir di Korea Utara.

“Kepentingan itu dibungkus dalam berbagai kemasan, mulai ideologi agama, suku, hingga murni motif ekonomi,” kata Hadi.

Hal berikutnya adalah intensitas serangan teroris yang semakin meningkat. Menurut Hadi, terorisme juga dijadikan alat pengkondisian penguasaan wilayah, seperti di Suriah.

Cyber war juga menjadi sorotan calon panglima. Menurutnya, antisipasi terhadap serangan cyber dan dunia maya, harus menjasi bagian dari pertahanan nasional.

Ia juga menyoroti perlindungan teritorial laut termasuk laut bebas, yang yang menjadi perbatasan langsung Indonesia dengan negara lain. TNI harus bisa melindungi nelayan dan kapal-kapal Indonesia dari perampokan bersenjata dan penculikan.

“Seperti di perairan Filipina Selatan di sekitar laut Sulu, yang merupakan kawasan perairan perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, merupakan contoh kerawanan yang menjadi tanggung jawab Indonesia, khususnya TNI,” katanya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR