Masalah Baru di Perbatasan, My Kid ‘Beredar’ di Perbatasan RI-Malaysia

Kartu My Kid (Kartu Identitas Warga Negara Malaysia khusus anak-anak) yang dimiliki warga Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan,Kalimantan Utara, akan menjadi masalah baru di perbatasan (Foto istimewa)

Masalah perbatasan sepertinya tak kunjung usai. Setelah beberapa waktu lalu publik sempat dihebohkan dengan adanya kewarga negaraan ganda di Kecamatan Lumbis Ogong-Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini muncul masalah baru di perbatasan dengan beredarnya My Kid (kartu identitas warga negara Malaysia khusus anak-anak), di tempat yang sama.

Sebagaimana diketahui, pemilik My Kid kelak jika sudah mencapai umur yang telah ditentukan, yang bersangkutan akan dapat menggantinya dengan IC – dentity Card (Kartu Warga Negara Malaysia). Hal tersebut tentu akan menjadi polemik di kemudian hari, pasalnya anak-anak Indonesia yang memiliki My Kid secara tak langsung akan menjadi Warga Negara Malaysia.

Dilansir dari kabarutara.com, Selasa (26/12/2017), Kepala kantor Imigrasi kelas II B Nunukan, Ferry Herling Ishak Suoth, mengaku belum mendapat laporan akan banyaknya kartu My Kid yang beredar di Kecamatan yang berbatasan dengan Sabah-Malaysia tersebut. Namun dirinya berjanji akan mendindaklanjuti dengan pelaporan ke Pemerintah Pusat.

“Belum ada laporan masalah itu, nanti kita akan laporkan ke pimpinan pusat,” ujarnya.

Untuk membuat laporan ke Pusat terkait identitas ganda dan kepemilikan My Kid, Ferry mengungkapkan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lakukan verifikasi termasuk meminta klarifikasi Pemerintah Malaysia.

“Kita akan bersurat juga ke pemerintah Malaysia mengklarifikasi masalah ini,” paparnya.

Kecamatan Lumbis Ogong sendiri merupakan pemekaran dari kecamatan Lumbis pada tahun 2011. Kecamatan yang memiliki 49 desa dan dibagi menjadi 10 kelompok desa dengan jumlah penduduk sekitar 6000 lebih jiwa tersebut memang lebih dekat dengan Kota-Kota di Sabah seperti Nabawan dan Keningau dibanding dengan kota – kota di Nunukan.

Lumbis Ogong sempat menjadi pemberitaan ‘hangat’ dan menjadi viral saat pertengahan juli 2016 lalu, 28 desa di kecamatan tersebut terancam dikuasai Malaysia akibat sekitar 85 persen penduduknya memiliki identitas ganda (memiliki) IC Malaysia.

Wilayah yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai ini juga sempat menjadi perhatian publik karena ratusan warta eks Desa Kinokot sampai saat ini terjebak dan terpaksa bermukim di Nabawan,Sabah sejak konfrontasi yang terjadi antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia sekitar tahun 1962-1964.

Jarak atau rentang kendali yang terlalu jauh dan akses transportasi yang minim,memang membuat warga di Kecamatan ini terbilang sangat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik seperti kesehatan dan pengurusan administrasi lainya termasuk pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Sekedar gambaran, untuk membuat KTP saja warga kecamatan ini harus menempuh perjalanan dengan waktu 8-9 jam menggunakan Perahu untuk mencapai Mansalong (Kota di Kecamatan Lumbis). Selanjutnya dari Mansalong ke Sebuku ditempuh dengan jalan darat yang memakan waktu sekitar 2-3 jam. Dari Sebuku mereka harus menaiki speat boat menuju Kota Nunukan yang harus ditempuh dengan waktu 3 jam.

Itu masih dari segi waktu. Belum lagi biaya yang mesti dikeluarkan oleh mereka sangat tidak sedikit. Untuk sewa Perahu dari Lumbis Ogong ke Mansalong mereka harus keluarkan onkos sekitar 4-5 juta. Dari Mansalong ke Sebuku sewa mobil sekitar 100-150 ribu rupiah. Dari Sebuku ke Kota Nunukan mereka harus keluarkan ongkos 230 ribu rupiah.

Dan apabila mereka tak punya keluarga di Kota Nunukan,mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk ongkos penginapan. Maka dapat dibayangkan,betapa sangat lama dan besar waktu serta biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong hanya untuk membuat KTP saja.

Sedangkan untuk mencapai Nabawan (Kota terdekat di Malaysia), warga di Kecamatan ini hanya membutuhkan waktu tak kurang dari 1 jam perjalanan melewati sungai. Maka tak heran jika sebagian masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan publik ke Malaysia ketimbang ke Indonesia. Apalagi Pemerintah Malaysia memberikan santunan khusus bagi pemilik IC (warga negara Malaysia) seperti santunan bagi janda, yatim piatu juga lansia.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR