Masinton Pasaribu: Penanganan Kewarganegaraan Menteri ESDM dan Anggota Paskibraka Seharusnya Berbeda

Foto: Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu

Setelah Menteri ESDM Arcandra Tahar dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/8/2016), karena persoalan status kewarganegaraannya, persoalan serupa juga menimpa Gloria Natapraja Hamel (18 tahun). Bedanya, Gloria masih berstatus pelajar SMA dan sedianya akan bertugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada perayaan Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2016. Namun, tugas itu urung dilakukan Gloria setelah dirinya mendadak dicoret karena diketahui memiliki paspor Prancis. Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menilai bahwa penanganan status kewarganegaraan Gloria seharusnya dibedakan dengan Arcandra.

“Arcandra terkategori orang dewasa dan berkaitan dengan status jabatan Menteri. Sebagai pejabat negara, Ia diatur jelas dan tegas dalam pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan yakni Warga Negara Indonesia (WNI),” kata Masinton saat dihubungi indeksberita.com di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Masinton melanjutkan, status kewarganegaraan Arcandra diatur dalam UU  Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya pasal 23 yang menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a.) Memperoleh Kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri; b.) Tidak menolak atau tidak melepaskan Kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu.

“Kasus Arcandra berbeda dengan Gloria. Meskipun ayah Gloria berkebangsaan Prancis, namun karena usianya belum mencapai 18  tahun dan belum menikah. Maka Negara kita harus memperlakukan Gloria Natapradja Hamel sebagai Warga Negara Indonesia,” kata Masinton.

Seperti diketahui, dalam UU Nomor 12 tahun 2006 jelas diatur dalam pasal 4 huruf (d), “Warga Negara Indonesia adalah anak yg lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”. Bahwa dalam pasal 6 ayat 1 “dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

“Dan (penting dicatat), Gloria sudah menegaskan sikap kewarganegaraannya dengan  menyatakan bahwa dia akan memilih warga negara Indonesia saat berusia 17 tahun dan akan membuat KTP,” tutur Masinton.

Lebih lanjut Masinton mengingatkan bahwa meskipun Indonesia menganut Kewarganegaraan tunggal, namun UU tersebut juga mengatur dwi kewarganegaraan secara terbatas, khususnya untuk anak usia dibawah 18 tahun dan belum menikah.

“Menteri Sekretaris Negara seharusnya bisa membaca teliti dan jeli UU Kewarganegaraan, karena Paskibraka bukanlah pejabat negara,” sesal Masinton.

“Pencoretan Gloria dari peserta Paskibraka adalah bentuk pelemahan spirit nasionalisme yang sudah tertanam di hati Gloria serta anak-anak Indonesia yg dilahirkan dari darah blasteran,” pungkas Masinton.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR