Matangkan Pembangunan PLBN, Pihak RI-Malaysia Adakan Pertemuan di Patok Perbatasan

Perwakilan Delegasi Malaysia Mohammad Hanifiah dan Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid bersama rombongan meninjau Patok A485 yang menjadi bagian dari rencana pembangunan PLBN (Edy Santry)

Guna menjalin kerjasama yang semakin erat antar kedua wilayah di Perbatasan, Pemerintah Malaysia melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) Negeri Sabah, Malaysia melakukan pertemuan dengan Pemerintah RI melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terutama Pemerintah Kabupaten Nunukan di Desa Sekaduyan Taka, Perbatasan Indonesia Malaysia, Sabtu (2/3/2019). Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia diketahui telah mencapai kata sepakat terkait rencana pembangunan PLBN di Sei Menggaris, Indonesia dan Serudong, Malaysia. Pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) ini masih menunggu ketetapan antara dua lokasi Patok A708 dan A485.

Pertemuan tersebut juga dalam rangka tindak lanjut atas kesepakatan kedua belah pihak untuk membuka pelayanan Custom (Bea Cukai), Immigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina) dan Security (Keamanan) yang merupakan pintu masuk bagi warga negara Malysia – Indonesia.

Perwakilan Delegasi MKN, Negeri Sabah, Mohammad Hanafiah menyatakan perlunya tatap muka (pertemuan) dan crosscek tersebut karena sebelumnya ia mengakui hanya melihat Plan sehingga harus langsung meninjau lokasi rencana pembangunan (PLBN) tersebut.

“Kita punya tujuan jumpa (tatap muka) hari ini untuk melihat sendiri dimana lokasi itu, sebelumnya kita lihat Plan, Gambar saja. Mungkin bagi yang lain sudah tahu, tapi saya sendiri nak turun, tengok sendiri keadannya,” ujarnya ditemani Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid di Patok A485.

Lebih lanjut Hanfiah menuturkan, dua lokasi kunjungan yang masih menjadi perbincangan terkait titik akhir lokasi rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersebut akan dibahas lebih lanjut pada saat Sidang Sosek Malindo di Yogyakarta dalam waktu dekat ini.

“Sebenarnya, dua pihak sudah setuju, tapi kita perlu perhalusi, masih banyak lagi perkara yang perlu dibincangkan dari sudut CIQS di Jogja, saya difahamkan pada 2 Maret ini, tapi ditunda ke April. Tapi sepertinya ada perubahan lagi, mungkin selepas Lebaran lah,” paparnya.

Disinggung tentang kesiapan Malaysia terkait pembangunan infrastruktur di Malaysia, Hanafiah menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa siap. Namun untuk lebih mematangkan kesepakatan tersebut, Sidang Sosek Malindo di Yogyakarta nantilah penentunya.

“Pihak kami telah melakukan beberapa kajian, sekiranya diputuskan dengan sukses dari sidang di Jogja, kita akan ketahui bila akan dimulai oleh Pihak Malaysia nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dato Iqrom Romadhon sebagai perwakilan Sosek Malindo yang merupakan Organisasi Bilateral membahas pembangunan sosial ekonomi antara Indonesia Malaysia di perbatasan mengatakan, hasil tinjauan lapangan tersebut akan dirundingkan pada sidang Sosek Malindo nanti.

“Kita berunding dulu dengan Malaysia, mana yang akan kita sepakati dari dua titik ini untuk menjadi pintu exit (keluar), kita maunya ya berhadapan. Nanti yang menentukan tipe PLBN itu pemerintah pusat dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan,” tuntasnya.

Turut hadir pula dalam pertemuan tersebut, Bupati Nunukan, Kepala Desa Sekaduyan Taka, Kasdim 0911 Nunukan, Perwakilan Polres Nunukan, Perwakilan Lanal Nunukan, Wadan Satgas Yonif 613/Rja, Imigrasi Nunukan, Bea Cukai Nunukan, Karantina Nunukan, Kejaksaan Nunukan, BNPP, KJRI Kota Kinabalu, KRI Tawau, Delegasi Sosek Malindo dan Delegasi Majlis Keselamatan Negara, Negri Sabah beserta Rombongan, Tentara Diraja Malaysia dan Polis Diraja Malaysia.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR