Mendagri: Mau Perencanaan Pembangunan? Ya Konektifitas dan Sinergi Dulu

Musrenbang DIY

Foto: Arief Setya Negara / indeks berita

JOGJA – Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pidato pembukaan setelah Gubernur DIY dan Kepala BAPPENAS dalam Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) (07/03). Dalam pidatonya, Tjahjo menekankan dua syarat keberhasilan pembangunan di Indonesia, yaitu konektifitas dan sinergi dari aparat pemerintah. Ia mengatakan, proses pengambilan keputusan pembangunan politik di Indonesia akan terus berjalan di tempat apabila dua syarat tersebut tidak dipenuhi. Di samping itu, syarat hanya akan menjadi syarat, apabila aparatnya belum memiliki kesadaran.

Untuk melakukan perencanaan pembangunan tentu akan membutuhkan peran dari berbagai pihak. Terlebih dalam pembangunan berasaskan prioritas layaknya yang Sofyan Djalil (Kepala BAPPENAS) katakan sebelumnya, Tjahjo menambahkan bahwa “konektifitas” merupakan syarat utama dalam melaksanakan Musrenbang 2016.

“Jembatan Suramadu yang kecil saja, ada pemerintah kota Surabaya yang mengatur, Kabupaten Bangkalan yang mengatur dan ada badan jembatan Suramadu yang mengatur. Itulah Indonesia, banyak aturan-aturan yang ada. Kita jangan lupa, Sleman gak mungkin bisa maju tanpa komunikasi yang baik dari kabupaten lain, apapun posisinya,” tutur Mendagri memberikan contoh.

Syarat kedua yaitu “sinergi”, Tjahjo mengatakan bahwa taraf pengambilan keputusan dalam tingkat provinsi dapat dikatakan bagus, namun tidak untuk kabupaten, kota hingga kecamatan, hal tersebut harus diperbaiki. Ia mengingatkan kepada semua peserta Musrembang bahwa memang badan pemerintahan variatif, namun pengambilan keputusan harus satu suara. Jadi, segala bentuk perencanaan pembangunan yang diutamakan juga satu kepentingan, yaitu prioritas pembangunan.

“BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu juga gak fair. Kalo di Jogja masuknya sampai ke plosok-plosok. Kalau di Papua, BPK tuh gak pernah masuk ke kabupaten, saya tanya kenapa? Ternyata udah datang jauh-jauh ke plosok kabupaten, bupatinya gak ada. Aceh juga sama, Aceh itu juga keras,” kembali Mendagri memberikan contoh.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR