Mendikbud Akan Ralat Buku Pelajaran IPS yang Menyatakan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel

Dalam buku pelajaran IPS kelas 6 SD /MI ini, dikatakan bahwa Yerusalem merupakan ibukota Israel (foto istimewa)

Banyak pihak yang memgecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trum soal status Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bahkan saat ini Presiden Jokowi sedang mengikuti Sidang OKI di Turki membahas keputusan sepihak AS tersebut. Tetapi disaat pemerintah kita mengecam, justru di dalam buku pelajaran IPS kelas 6 SD /MI dikatakan bahwa Yerusalem merupakan ibukota Israel.

Halaman buku pelajaran IPS yang memuat informasi bahwa ibukota Israel adalah Yerusalem saat ini sedang viral di media sosial. Dalam buku pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) tersebut, pada halaman 15 disebutkan, Benua Asia terbagi 5 wilayah, yakni Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan Israel masuk salah satu dari sejumlah negara di wilayah Asia Barat, dengan ibu kota Yerusalem.

Bahkan dalam e-book yang dapat diunggah melalui situs Kemendikbud, Negara Pakestina justru dihilangkan. Hal tersebut menimbulkan beragam persepsi dari masyarakat hingga akun-akun media sosial menjadikan permasalahan buku tersebut sebagai treding topik.

Terkait hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) , Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah kekhilafan yang memalukan. Dirinya juga meyatakan telah menarik tautan tersebut dari situs Kemendikbud. Dia mengatakan ada ketidakcermatan hingga e-book tersebut diunggah.

Isi buku pelajaran IPS kelas 6 SD ini, seolah Dukung pernyataan Trump Soal Yerusalem
Isi buku pelajaran IPS kelas 6 SD ini, seolah Dukung pernyataan Trump Soal Yerusalem

“Buku tersebut sejak pagi ini sudah dihapus dalam daftar BSE Kemendikbud. Itu sebuah kekhilafan yang memalukan. Menurut Kapuskurbuk (Kepala Pusat Kurikulum & Perbukuan) buku tersebut masuk BSE tahun 2008. Ada ketidakcermatan Tim Penilai Buku dalam menetapkan buku tersebut sebelum diunggah ke laman BSE Kemendikbud,” ujar Muhajir , Selasa (12/12/2017).

Muhadjir menambahkan bahwa pihaknya sudah meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad untuk menelusuri hal tersebut sehingga akan diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam kekhilafan atas munculnya buku tersebut.

“Saya sudah meminta Dirjen Dikdasmen untuk menelusuri siapa yang harus bertanggung jawab atas kehilafan tersebut.,” ungkapnya.

Namun munurut Muhajir, tidak semua isi buku tersebut akan ditarik atau direvisi. Pihaknya telah memerintahkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) untuk merevisi bagian buku yang dinilai salah dan setelah itu akan diedarkan lagi.

“Bukunya tetap berlaku, bagian yang salah diralat. Nanti Puskurbuk akan segera mengedarkan ralatnya,” tandas Muhajir.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR