Mengapa Kita Harus Menolak Pasal Penghinaan Presiden ?

Foto Andrianto di sebuah diskusi (dokumen)

Pasal penghinaan Presiden merupakan bagian dari Hatzaai Artikelen/pasal karet yang diadopsi Belanda dari Inggris yang sedang berkuasa di India. Disebut pasal karet karena sangat lentur, bisa menjerat siapa saja yang tidak setuju pada penguasa. Para pejuang kemerdekaan di India antara lain Gandi, Nehru, Jinah merasakan pasal ini.

Pasal ini sendiri aslinya berbunyi : “Barang siapa yg menghina ratu maka akan dikenakan penjara”. Belanda serta merta mengadopsinya, sama dengan di India, kemudian banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut merasakan akibat dari pasal ini.

Saat Orba sedang d puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137, 154, 155, 160 kuhp) secara efektif diberlakukan. Tidak terhitung individu atau kelompok yang kritis terhadap Orba yang merasakan pasal-pasal karet ini, sehingga dipenjara.

Orba tumbang sekejap anasir anasir yang berbau Orba terbuang jauh. Jarang terdengar pasal hatzai artikelen ini digunakan oleh rezim Habibi, Gus Dur dan Megawati.

Pada Era SBY sekitar tahun 2006 an, aktivis Egi Sujana menyatakan ke publik bahwa SBY menerima mobil mewah dari Konglomerat. Sontak publik jadi ramai, Egi pun diseret ke pengadilan Jakarta Pusat dengan pasal hatzai artikelen ini. Egi Sujana melawan dengan jalur kontistitusi, melalui MK untuk uji materi pasal ini. Dan MK melalui putusan 013-022/PUU-IV/2006 mengabulkan dengan menghapus pasal pasal Hatzai Artikelen, otomatis Egi pun bebas.

Dengan adanya keputusan MK tersebut, Presiden dianggap warga biasa, jika merasa terganggu maka presiden yang harus membuat pengaduan. Dan delik aduanlah yang mengantarkan SBY kembali mengadukan Zaenal Maarif politisi PBR ke Mabes Polri sekitar tahun 2007. Jelas, dimata hukum Presiden adalah warga negara biasa,  yang harus melalui prosedur hukum biasa jika kehormatannya diusik.

Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden yakni; Pasal 263 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Bunyi pasal tersebut sangat lentur tiada beda dengan bunyi Pasal 134, KUHP. Sehingga aneh jika di era reformasi ini DPR dan Pemerintah pada hari ini ingin menghidupkan kembali pasal tersebut.

Dan lebih aneh lagi upaya tersebut muncul, di saat parpol dan presiden yang berkuasa adalah parpol dan presiden yang didukung oleh banyak aktivis korban Orba. Tidak sedikit kolega saya yang dulu sama sama melawan rezim orba sampe dipenjara, ada disana.

Sungguh kekuasaan sudah membuta mata hati dan batin. Kekuasaan itu gula yang melenakan dan setiap orang akan berkorban untuk itu. Dan publik wajar curiga dibalik derasnya hujan kritik terhadap Presiden hari ini, nantinya akan berhadapan dengan pasal karet ini.

Presiden memang harus dihormati dan dijaga martabatnya. Namun untuk melindunginya tidak perlu secara khusus dengan pasal dalam KUHP, karena akan rentan digunakan sebagai alat represif. Produk hukum yg ada saat ini sudah memadai.

Kami mengetuk hati dan jiwa untuk memandang jauh ke depan. Janganlah membuat peraturan hukum dan perundang-undangan hanya untuk kepentingan sesaat. Demokrasi yang kita perjuangkan, terlalu mahal untuk dipertaruhkan.

Sebagai negara nomor satu berdemokrasi secara langsung dalam pemilihan Presiden di dunia, kebanggan dan kehormatan bangsalah diatas segalanya. Kekuasaan sangat singkat namun legacy masa depanlah yang utama.

 

Penulis Andrianto SIP salah satu martir pasal 134, 136, 154, 155 KUHP tentang penghinaan Presiden. Diadili di muka persidangan bersama 21 mahasiswa bergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI).

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR