Mengurangi Korupsi Dalam Pengesahan APBD, Mendagri:Tidak Selalu Harus Diputuskan Lewat Perda, Gunakan Cara Alternatif

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah gunakan alternatif Pergub,Perbup dan Perwalikota dalam pengesahan APBD jika tak ada kesepakatan dengan DPRD, untuk kurangi praktek korupsi dalam pengesahan APBD

Seringkali pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) melalui Perda mengalami kendala ketika tidak tercapai kesepakatan antaraPemda (Pemerintah Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yang memprihatinkan, jalan keluar yang diambil Pemda dan DPRD, dengan melakukan praktek korupsi dalam pengesahan APBD.

Menanggapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati atau walikota, agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan cara alternatif melalui Pergub, Perbup atau Perwalikota dalam mengesahkan APBD.

“Jika merasa tertekan atau saling menekan antara eksekutif dan legislatif (masalah APBD red) ya jangan dikompromikan. (Bisa) lewat pergub, lewat peraturan bupati, wali kota. Sah. Enggak harus selalu diputuskan bersama-sama dengan DPRD,” ujar Tjahjo di Jakarta, pada Hari Kamis (24/5/2018).

Menurut Tjahyo, cara tersebut merupakan langkah untuk mengurangi praktik korupsi dalam pengesahan APBD antara Pemda dan DPRD. yang kita ketahui, belakangan ini marak terjadi seperti di beberapa daerah.

Tjahjo mencontohkan,kasus korupsi yang terjadi di Kebumen Malang, Jambi dan sebelumnya di Sumatera Utara serta daerah lainnya, adalah kasus Korupsi yang dihasilkan dari kerja sama antara DPRD dan kepala daerah, yang dimulai dari korupsi dalam pengesahan APBD sampai dengan korupsi dalam memanfaatkan program-program APBD.

“Dalam konteks APBD dengan segala hormat tidak selalu harus diputuskan dalam Perda. Jangan kayak Sumatera Utara, Kebumen, Malang, Jambi yang kongkalikong. Perencanaa cukup gubernur, bupati, wali kota, jangan kongkalikong” imbuh Tjahjo.

Meski dalam pengesahan APBD melalui Pergub, Perbup dab Perwakikota tak melibatkan DPRD, namun dalam perencanaan anggaran DPRD tetap harus dilibatkan. Pasalnya DPRD adalah lembaga yang salah satunya berfungsi sebagai pengawasan.

“Tapi sebaiknya dengan DPRD tadi ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi. Apalagi ini kita dengan sistem politik yang ada harus kita hormati,” pungkas Mendagri.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR