Meninggalnya Ramayana Boru Sidauruk dan Bayi yang Dikandungnya, Direktur RSUD Sidikalang dan Kadinkes Dairi Terancam Dipenjara

Poltak Agustinus Sinaga Pengacara Rakyat yang mengecam Kadinkes Dairi dan Direktur RSUD Sidikalang atas meninggalnya Ramayana Boru Sidauruk dan bayi yang dikandungnya

Pengacara Rakyat asal Dairi, Poltak Agustinus Sinaga, mengatakan di usia Indonesia yang sudah 73 tahun masih terjadi yang membuat hari masyarakat miris, pasalnya, Kabupaten Dairi kembali dikejutkan dengan kabar duka atas buruknya fasilitas dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Sidikalang, Kabupaten Dairi. Buruknya fasilitas dan pelayanan RSUD Sidikalang, yang menyebabkan meninggalnya Ramayana boru Sidauruk (38) dan anak yang dikandungnya.

Rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta, sudah seharusnya menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Dan rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien.

“Kematian Ramayana boru Sidauruk (38), perempuan yang hamil sembilan bulan yang meninggal bersama bayi dalam kandungannya di RSU Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, diduga keras akibat kelalaian petugas rumah sakit,” ungkap Poltak kepada awak media di Jakarta, Rabu (18/4).

Sebab, lanjut Pria kelahiran Sidikalang ini, bidan dan perawat yang menangani pasien warga Desa Lumbantoruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, tersebut tidak berusaha memanggil dokter kandungan meski kondisi pasien sedang kritis, apalagi korban sedang butuh penanganan medis yang cepat.

“Disini sangat jelas bahwa manajemen rumah sakit sangat buruk sekali, seharusnya ada dokter yang selalu standby 24 jam di rumah sakit tersebut,” tegas Poltak.

Tak hanya itu, sambung Poltak, pihak rumah sakit seharusnya dilarang menolak pasien dan meminta uang muka, hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien,” jelas Mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Jakarta ini.
Poltak mengatakan, perlu diketahui, bahwa sanksi pidana bagi rumah sakit yang tidak segera menolong pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat menurut UU Kesehatan Pasal 190 ayat (1) dan (2), Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Artinya dalam permasalahan ini, Direktur RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi terancam Hukuman 10 Tahun Penjara. Langkah hukum menjadi sangat penting untuk ditempuh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan semua pihak harus sependapat dengan memanusiakan manusia,” tutup Poltak.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR