Mensos: Agar Bantuan Tepat Sasaran Datanya Harus Valid.

Menteri Sosial Idrus Marham dalam Rakornas Data Terpadu di Jakarta, Senin (12/2) menekankan pentingnya validasi data agar bantuan tepat sasaran (Foto dokumen Kemensos)

Menteri Sosial Idrus Marham membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu di Jakarta, Senin (12/2), yang diikuti Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten se-Indonesia. Dalam kesempatan tetsebut, Mensos mengingatkan, bantuan sosial akan bermanfaat bagi rakyat jika bantuan tepat sasaran. Dan agar bantuan tepat sasaran datanya harus valid.

“Tahun ini jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 10 juta Keluarga Pemerima Manfaat (KPM), jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) sebanyak 15,5 juta KPM. Jumlah ini sangat besar oleh karena itu agar pemberian bantuan tepat sasaran, data harus valid,” terang Mensos.

Mensos mendorong agar dalam penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial, Pemda berperan aktif dalam melakukan verifikasi dan validasi data terpadu. Dari data yang ia miliki, hingga akhir Januari 2018, dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 286 kabupaten/kota yang telah melakukan update data. Mensos menegaskan, ketepatan dalam menetapkan sasaran akan menjamin keefektifan program penanggulangan kemiskinan.

Mensos menjelaskan, Kemensos telah menyiapkan sistem aplikasi yang cukup mudah digunakan. Tujuannya agar mudah diakses dan digunakan oleh Pemda untuk pemutakhiran data.

“Kemensos menyiapkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) versi 2.0 yang dapat mengintegrasikan pengelolaan Data Terpadu dengan Data Bantuan Sosial (Bansos),” terang Mensos.

Untuk menjamin kemutakhiran data, Kemensos juga melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan yang dilakukan oleh BPS. Selanjutnya Kemensos menetapkan dan bertanggungjawab untuk mengelola data terpadu tersebut, untuk menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, Said Mirza Pahlevi menyatakan, dalam kesempatan Rakornas Data Terpadu ini, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) versi 2.0 diluncurkan.

“SIKS-NG merupakan sistem informasi pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Pemutakhiran Data Terpadu dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota melalui SIKS-NG. Dan hasil pemutakhiran ditetapkan oleh Menteri Sosial pada bulan Mei dan November setiap tahunnya,” papar Mirza.

Menurutnya, Data Terpadu yang valid dan termutakhirkan, akan dijadiikan rujukan bagi berbagai program bantuan atau subsidi oleh pemerintah pusat dan daerah agar menjadi tepat sasaran. Data Terpadu juga menjadi rujukan pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR