Mensos Bersilaturahmi dengan Gubernur Bahas Penyaluran Bansos di Jawa Barat

Idrus Marham dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (1/3/2018) di kantor gubernur, menjelaskanvpada wartawan tentang penyaluran Bansos di Jawa Barat. (Dokumen Humas Kemensos RI)

Hari ini, Kamis (1/3) Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengunjungi Kota Bandung dan Kabupaten Karawang pada Hari Kamis (1/3/2018). Dalam kesempatan tersebut, Mensos bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Barat di kantor gubernur, guna membahas tentang percepatan penyaluran bansos di Jawa Barat.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Mensos mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra), di Jawa Barat. Sehari sebelumnya (28/2), Mensos juga mengunjungi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur guna memantau pencairan bansos

“Saya datang ke berbagai kota dan kabupaten untuk bertemu langsung dengan ibu-ibu penerima bansos. Tujuannya untuk melihat bagaimana proses penyaluran dan pencairan dananya berjalan, serta memastikan penerima manfaat menggunakannya sesuai yang ditentukan,” terang Idrus usai bertemu Gubernur Jawa Barat di Kantor Gubernur Jawa Barat.

Mensos mengatakan tahun ini bantuan sosial PKH mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun depan menjadi 15 juta KPM. Saat ini, rencana perluasan jangkauan penerima PKH terus dimatangkan.

“Untuk menuju ke 15 juta KPM PKH, tentunya diperlukan kesiapan yang matang. Oleh karena itu kita kawal yang 10 juta KPM pada tahun 2018 dengan maksimal, sehingga diharapkan tahun depan kenaikan sebesar 5 juta KPM dapat berjalan dengan baik dan lancar,” paparnya.

Mensos mengatakan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH, BPNT dan Bansos Rastra di sejumlah kota dan kabupaten ini merupakan bagian proses penanganan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang juga sekaligus
mendukung kebijakan keuangan inklusif, sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Sementera itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan program nasional PKH sangat membantu masyarakat di wilayahnya. Pada tahun 2018, lanjutnya, Provinsi Jawa Barat mendapat alokasi anggaran PKH sebesar Rp3.132.353.640.000.

“PKH merupakan program yang paling efektif dalam menanggulangi kemiskinan,” tuturnya serius.

Menyadari pentingnya program ini di Jawa Barat, Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan mengupayakan adanya intevensi pemerintah daerah untuk membantu implementasi program ini agar berjalan maksimal.

“Salah satunya adalah memberikan bantuan kredit sepeda motor kepada Pendamping PKH di Jawa Barat. Tujuannya untuk mendukung kerja mereka di lapangan saat melakukan penjangkauan ke KPM. Peran Pendamping PKH sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan PKH,” papat Aher.

Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan total bantuan sosial untuk Provinsi Jawa Barat tahun 2018 adalah Rp6,5 triliun.

Bansos tersebut terdiri dari PKH Reguler sebesar untuk 1.633.876 KPM, PKH Disabilitas untuk 8.991 jiwa, dan PKH Lanjut Usia untuk 13.173 jiwa. Bantuan juga mencakup Beras Sejahtera (Rastra) dan BPNT untuk 2.516.981 keluarga, serta bantuan hibah dalam negeri berupa bantuan paket sembako dan bantuan paket anak berprestasi.

Untuk penyaluran bansos di Jawa Barat, lanjut Dirjen, dilaksanakan oleh bank penyalur yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

Penyaluran bansos untuk Kota Bandung berlangsung di Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna. Sementara pencairan bansos di Karawang bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Karawang.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR