Menteri Sosial Salurkan Bantuan Pangan Nontunai

Surabaya- Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, program bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dicairkan bagi 2.000 lebih keluarga di Surabaya selaku penerima hak, merupakan solusi masalah penyaluran beras miskin (raskin) dan beras sejahtera (restra) yang terjadi selama ini.

Hal ini dikatakan Khofifah, karena ia sering menerima informasi informasi bahwa penerima bantuan raskin dan rastra menerima beras dalam kondisi yang tidak layak. Sebagian dari penerima menerima beras kekuningan, sebagian lain berjamur, hingga yang berkutu.

“Rezim beras kekuningan dan berkutu akan berakhir dengan adanya bantuan pangan nontunai ini. Karena penerima sekarang akan menukarkan top up dari pemerintah senilai Rp110 ribu per bulan, melalui e-warung (agen berbasis toko sembako),” ujar Khofifah di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Ahad, (12/2/2017).

Ia juga meminta, keluarga penerima manfaat (KPM), melakukan penukaran pangan baik berupa beras maupun gula, sebaiknya dilakukan lakukan sesuai kebutuhan.
“Bila KPM baru membutuhkan lima kilogram beras, yang bersangkutan bisa mengambil sisanya pada hari lain, sesuai top up di kartu keluarga sejahtera (KKS) dari Kemensos Rp110 ribu per bulan, “ ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, layanan e-warung tidak hanya menyediakan beras sebagai kebutuhan sehari-hari. E-warung juga menyediakan kebutuhan lain, yakni gula yang bisa menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan pangan KPM. “Penyediaan bahan pangan di e-warung ini, akan ditambah sesuai kebutuhan masyarakat tidak mampu, “ lanjut Khofifah.

Perlu diketahu, penyediaan kebutuhan pangan oleh Kementerian Sosial ini mengacu pada hasil survei badan pusat statistik (BPS), yang berkaitan dengan pengeluaran warga tidak mampu. Tercatat dalam BPS hampir mencapai 79 persen untuk pengeluaran pangan.

Beras merupakan pengeluaran pangan terbesar bagi keluarga tidak mampu di Indonesia, yakni mencapai 39 persen sesuai survei BPS. Sedangkan pengeluaran lainnya untuk telur, rokok, gula, dan terakhir mie instan.

“Setelah Maret, mungkin kami akan menambah penyediaan pangan sesuai kebutuhan kalori dan gizi masyarakat. Beberapa daerah mengusulkan telur, tapi Kementerian Kesehatan mengusulkan kacang-kacangan. Nanti akan disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing,” Khofifah menjelaskan.

Kota Surabaya penerima manfaat BPNT sebanyak 72.590 keluarga. Kedatangan menteri sosial mencair 2.000 KPM. “Secara totol nilai bantuan untuk KPM BPNT di Surabaya mencapai Rp99,5 miliar, “ tandas Khofifah.

Selain BPNT, Kementerian Sosial di Surabaya juga memberikan bantuan untuk program keluarga harapan sebanyak 24.043 keluarga senilai Rp45,4 miliar.

Bantuan lain seperti bantuan hibah dalam negeri (BHDN) untuk 2.015 keluarga dengan nilai total Rp406 juta.

“Jadi total bantuan sosial untuk warga Surabaya penerima manfaat pada 2017 ini sebesar Rp145 miliar,” ujar Khofifah.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR