Miliki 51 Persen Saham, Negara dan Masyarakat Papua Menerima Manfaat Lebih Besar dari Freeport

Tampak Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Dirut Freeport MacMoran dan Inalum yang menunjukan SPA yang telah ditandatangani. Dengan ditandatanganinya SPA maka 51 persen Saham Freeport resmi milik Indonesia (Dokumen)

Indonesia resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan ditandatanganinya Sales and Purchase Agreement (SPA) Divestasi PTFI. Dengan memiliki 51 persen saham, negara dan masyarakat Papua menerima manfaat lebih besar dari Freeport. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno, melalui rilis yang diterima redaksi pagi ini (28/9), setelah penandatangan SPA Divestasi PTFI di Kantor Kemeterian ESDM.

Sri Mulyani melihat peningkatan pendampatan pemerintah dari sisi pajak dan non pajak. Sementara Rini, melihat peluang bertambahnya manfaat PTFI, melalui proses hilirisasi.

“Dalam mendukung kepastian investasi oleh Freeport dan INALUM, pemerintah memberikan kepastian mengenai kewajiban perpajakan dan kewajiban bukan pajak baik di tingkat pusat dan daerah yang menjadi kewajiban PTFI. Dengan selesainya proses divestasi saham PTFI dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, maka dapat dipastikan bahwa PTFI akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan tentang komitmennya untuk mendorong PT INALUM memperkuat proses hilirisasi, untuk memperbesar manfaat ekonomi dari PTFI. Dan menurutnya ini sesuai dengan program hilirisasi industri pertambangan.

“Sejalan dengan program hilirisasi industri pertambangan Indonesia, INALUM dan PTFI akan terus kami dorong agar proses hilirisasi dapat berjalan dengan baik, tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi juga pengolahan lumpur anoda sebagai produk samping smelter menjadi emas,” jelas Rini.

Rini juga mengapresiasi komitmen INALUM untuk menyelesaikan perjanjian divestasi saham PTFI sesuai dengan target. Ia kemudian menegaskan,dengan memiliki 10 persen saham PTFI, Pemda Papua akan dilibatkan dalam pengelolaan PTFI kedepan, sehingga masyarakat Papua mendapat manfaat maksimal dari keberadaan PTFI.

Manfaat besar PTFI bagi masyarakat Papua tentu akan sia-sia jika kualitas lingkungan tidak terjaga. Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan terus memastikan terjaganya lingkungan, akibat terdampak kegiatan penambangan PTFI.

Hal tersebut ditegaskan oleh menteri LHK, Siti Nurbaya. Menurutnya, ia akan mengawasi danengawasi penyusunan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI.

“Dalam hal pengelolaan lingkungan, PTFI saat ini sementara menyusun roadmap penanganan masalah lingkungan yang merupakan peta jalan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh di wilayah PTFI. Kami terus melakukan pembinaan dan evaluasi untuk memastikan terjaganya keberlanjutan dari lingkungan terdampak area tambang,” ujar Siti Nurbaya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR